Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Dekan FISIP Moestopo: PT Wajib Tampung 20 Persen Mahasiswa Tak Mampu

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia terus memotivasi minat belajar mahasiswa termasuk dari kalangan kurang mampu dengan penerapan tanpa henti Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan bagi. “Saat ini isu tentang biaya pendidikan murah sudah mulai redup di kalangan elite kekuasaan, tetapi kami pihak perguruan tinggi tetap konsisten menerapkan PP nomor 66 tersebut,” terang Dekan Fisip Universitas Prof Dr. Moestopo (Beragama), Dr. Taufiqurokhman, M.Si, di Jakarta, Jumat (27/08/2018).

Hal itu disampaikan oleh Dr. Taufiqurokhman, M.Si., pada Kuliah Umum bagi Mahasiswa dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr. Nata Irawan bersama Pejabat Struktural Fisi, Tema Kuliah Umum tentang Pentingnya Dana Desa Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Emas Indonesia.

Dikatakan Taufiqurokhman, sudah saatnya isu pendidikan dengan biaya murah hingga hratis dilempar lagi ke publik. “Tujuan ini semata-mata dalam rangka menciptakan generasi emas seperti yang diinginkan oleh pemerintahan, karena isu politik saat ini sangat mendominiasi dan ini kurang sehat bagi stabilitas politik nasional,” jelasnya.

Taufiqurokhman melanjutkan, pemimpin bangsa apalagi ketka hendak menghadapi Pilpres 2019 dengan masa pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU yang semakin dekat yakni pada 10 Agustus mendatang, maka dunia Perguruan Tinggi melempar isu pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu. “Wajib tampunbg 20 persen mahasiswa tidak mampu ini harus secara kongkrit diaplikasikan dan bisa menjadi janji para kandidat capres dan cawapres,” tegas Taufiqurokhman.

Isu pendidikan, kata Taufiqurokhman sesungguhnya merupakan isu yang sangat seksi. Indonesia sudah saatnya menerapkan 12 tahun wajib belajar dan memperkuat pondasi bagi sekolah-sekolah dan pra Sekolah seperti PAUD (Pendidikan Usia Dini). “Betapa pun hebatnya pola pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah jika tidak dibaarengi dengan upaya membentuk dan membangun Sumber Daya Unggul, Indonesia tetap akan pincang,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Taufiqurokhman mengusulkan pada Komisi Pemilihan Umum agar isu Pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia harus masuk dalam materi wajib kampanye capres dan cawapres mendatang. “Selain issue pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan lapangan kerja fdalam menghadapi era industri keempat atau revolusi digital,isu pendidikan murah adalah isu yang sangat seksi untuk diketengahkan,” pungkasnya.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Comments

1 Comment
  1. posted by
    Asep Saepudin
    Jul 27, 2018 Reply

    Good beritanya…..mantap

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *