Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Yusril Sebut, Kalau Dipaksakan Presidential Threshold Inkonstitusional

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang masih menjadi tarik ulur ialah soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra berpendapat, membicarakan persoalan presidential threshold dalam Pemilu yang digelar serentak sangat tidak relevan.

Ia berkata, seandainya Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pantas saja jika presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK.

Fatwa MK yang patut diminta itu ialah untuk menjawab pertanyaan seputar Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait keserentakan Pemilu 2019. Namun, apakah dengan adanya presidential threshold akan konstitusional. “Maka, masih tetap konstitusionalkah keberadaan presidential treshold berapapun angka prosentasenya 10, 15 atau 20% yang sedang diperdebatkan itu atau sebaliknya telah menjadi inkonstitusional? “kata Yusril melalui keterangan persnya, Minggu (9/7/2017).

Menurutnya, jawaban atas pertanyaan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan konstitusionalitas Pemilu 2019 yang akan menentukan perjalanan bangsa dan negara lima tahun berikutnya.

Sebab, apabila pilpres itu konstitusional, maka selamatlah negara ini, walau rasa tidak puas tentu akan tetap ada. Namun, jika pilpres itu inkonstitusional, maka hancur leburlah negara ini lantaran pemimpin negaranya tidak mempunyai legitimasi untuk menjalankan roda pemerintahan. “Kalau presidennya inkonstitusional, maka setiap orang berhak untuk membangkang kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia melanjutkan, inkonstitusionalnya seorang presiden sama halnya dengan orang yang tidak memenuhi syarat menjadi imam salat. Namun, memaksakan diri menjadi imam. Dengan demikian, maka makmum yang ada di belakang tidak punya kewajiban apapun untuk mengikuti iman tersebut. “Makmum boleh salat sendiri-sendiri tanpa mengikuti imam yang tidak memenuhi syarat itu,” jelas Yusril.

Sehingga Yusril menekankan bahwa MK tak berwenang untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, berbeda dengan Mahkamah Agung (MA). Maka, pencarian penyelesaian kontroversi presidential treshold itu bukan dengan cara meminta fatwa kepada MK, tetapi harus dilakukan dengan ijtihad menggunakan filsafat hukum, teori hukum dan logika hukum. “Kalau ketiga jalan ini kita tempuh, maka kesimpulan kita akan sama, yakni kalau pileg dan pilpres dilaksanakan serentak pada hari yang sama, maka membicarakan presidential treshold menjadi sama sekali tidak relevan. Kalau dipaksakan, maka presidential treshold itu menjadi inkonstitusional,” pungkasnya.

Post Author
admin123
Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *