Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Wacana Sekolah 8 Jam, Bukan Permen tapi PP

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 23 Tahun 2017 kurang tepat. Pengambilan keputusan soal pendidikan seharusnya melibatkan banyak pihak. “Masalah pendidikan bukan hanya harus ditangani Kemendikbud, tapi lintas kementerian terkait, seperti Kementerian Agama,” tutur Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni’am di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).

Oleh sebab itu, Asrorun Ni’am menilai idealnya bukan Permen, tapi Peraturan Pemerintah (PP). Lebih jauh dikatakan Asrorun Ni’am, selain komunikasi lintas institusi, perlu ada prioritas menyambungkan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, soal paradigma pendidikan. Idealnya, dalam pendidikan, anak harus jadi poros dan subjek. Kenyataannya, justru anak menjadi objek dengan Permen yang mengatur sekolah 8 jam itu.

Asrorun Ni’am menambahkan Permendikbud ini hanya mendukung pihak tertentu. Menurutnya, aturan itu hanya melihat logika masyarakat urban, yang mayoritas orang tua bekerja. “Padahal banyak orang tua yang ingin mendidik anaknya secara langsung. Tapi memang ada masyarakat yang cocok dengan full-day school. Terkait pengaturan jam sekolah, nggak ada masalah. Inilah yang harus dibuka ruang, soal opsionalitas yang harusnya masuk dalam Permen tersebut,” pungkasnya.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *