Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

TDL Membumbung, Warga Menjerit

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik pelanggan 900 VA membuat masyarakat semakin menjerit. Tagihan listrik mereka membengkak hingga dua kali lipat yang membuat beban ekonomi mereka bertambah. ”Ya, kami kecewa dengan pemerintah yang tega mencabut subsidi listrik. Tentunya, dengan dikurangi subsidi listrik ini, otomatis biaya yang kami keluarkan untuk membayar listrik tambah banyak. Rental playstation saya ini pakai listrik 900 VA. Sebelum kenaikan, token listrik yang Rp 50.000 tahan hingga 6 sampai 7 hari. Sekarang setelah subsidi dikurangi, token Rp 50 ribu itu hanya tahan 3 hari. Berarti Rp 100.000 selama satu mingggu,” ujar Mega Suci Ermaputri, 26, pemilik rental playstation di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Lubukbuaya, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumbar, (11/6/2017).

Akibat pengurangan subsidi tersebut, sambung Suci, ia tidak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah terhadap kebijakan pemerintah. ”Kalau biaya rental PS ini, kami naikkan rasanya tidak bisa. Karena banyak tempat rental yang lain tidak berani menaikkan. Kami takut para konsumen kami kabur,” ujarnya. Hal senada dikatakan Andriyani, 36, pemilik rental komputer yang beralamat di dekat SMAN 8, Kelurahan Batipuh, Kecamatan Kototangah. ”Biasanya token listrik yang isi Rp 100.000 bisa tahan 20 hari. Setelah subsidi dikurangi, token Rp 100.000 itu hanya tahan 10 hari. Akhirnya, kami terpaksa melakukan penghematan dengan menggunakan listrik seperlunya saja,” ucapnya.

Begitu juga yang dialami Muhamad Farul, 36, pemilik tempat fotokopi yang berada di depan SMPN 34 Padang. ”Saya mau bagaimana lagi. Kebijakan tersebut pemerintah yang memutuskan. Saya hanya menerima saja. Saya terpaksa tidak menaikkan harga fotokopi, nanti konsumen kabur. Saya berharap, pemerintah mempertimbangkan kembali pengurangan subsidi listrik ini,” ujarnya.

Tidak hanya para pelaku usaha yang mengeluh dengan pengurangan subsidi listrik ini, sejumlah pelanggan rumah tangga juga merasakan hal yang sama. ”Seingat saya, semenjak awal tahun ini, sudah dua kali listrik mengalami kenaikan. Kalau tahun lalu, saya membayar listrik hanya Rp 150.000 sebulan. Sekarang ini, setelah mengalami kenaikan, saya harus membayar Rp 300.000 sebulan. Kenaikannya hingga seratus persen,” ujar Azwirman, 60, warga RT 02/ RW 13, Kelurahan Batipuhpanjang, Kecamatan Koto Tangah.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Padang mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pencabutan subsidi listrik ini. ”Sekarang ini, kami mendengar banyak warga yang menjerit terhadap pengurangan subsidi listrik ini. Kami menyarankan, pemerintah kota (pemko) dapat memanggil PLN untuk membicarakan masalah ini. Dan sebaiknya kebijakan ini dapat ditinjau ulang,” ujar Jumadi, anggota DPRD Padang, Fraksi Golkar.

Hal yang sama dikemukakan Iswandi, anggota DPRD Padang dari Fraksi PKB. ”Pemko Padang bersama pemerintah daerah lainnya, juga harus kompak untuk menyuarakan keluhan warga soal listrik ini. Karena dengan pengurangan subsidi listrik ini, akan menggangu perekonomian warga. Kami sangat prihatin dengan hal tersebut,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Kota Padang, Asnel, akan berusaha semaksimal mungkin agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pengurangan subsidi listrik tersebut. ”Insyaallah, dalam pertemuan dengan PLN dan pihak-pihak terkait lainnya, kami akan menyampaikan segala keluh kesah terkait listrik yang dirasakan warga saat ini. Biasanya, seperti pertemuan-pertemuan yang sudah-sudah kami selalu menyampaikan segala masalah yang dialami warga. Maka dari itu, kami juga mengimbau agar masyarakat untuk bersabar karena semuanya juga butuh proses. Tak lupa kami juga mengajak masyarakat untuk hemat dalam menggunakan listrik,” jelasnya.

Sejak dicabutnya subsidi TDL Januari, Maret, dan Mei 2017, media sosial diramaikan dengan keluhan warga soal kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Netizen atau warganet mempertanyakan keputusan pemerintah yang terkesan mendadak dan tanpa sosialisasi. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan tidak ada kenaikan TDL. Pemerintah tidak menaikkan tarif seperti yang ramai dibicarakan di media sosial. “Tidak benar ada kenaikan TDL. Banyak salah persepsi orang, ada kenaikan tarif listrik. Yang terjadi sebenarnya tidak naik,” ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Teten menjelaskan, yang terjadi bukanlah kenaikan TDL, tapi penyesuaian penggunaan listrik di masyarakat. Selama ini negara menyediakan subsidi listrik untuk warga pengguna listrik 450-900 VA. Menurut Teten, pemerintah terus mengevaluasi penggunaan listrik bersubsidi. PLN bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan pemeriksaan langsung ke setiap rumah. “Memang ada sebagian besar yang dikategorikan sebagai keluarga mampu dan tidak layak mendapatkan subsidi,” kata dia.

Tim yang memeriksa di lokasi, kata Teten, menemukan warga yang memiliki usaha seperti perusahaan atau kos. Mereka menggunakan listrik 900 VA untuk setiap kamar. Selain itu, menurut dia, petugas menemukan pemakaian listrik subsidi justru warga yang memiliki rumah bagus, bahkan mempunyai mobil. Warga yang seperti inilah subsidinya akan dicabut. “Tapi yang 900 watt ini masih ada sekitar empat juta konsumen yang tetap menerima subsidi. Itu sudah disosialisasikan dipindahkan ke nonsubsidi,” tandas Teten.

padex/lip6

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *