Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Taufiqurokhman: Jakarta Butuh Gubernur Baru

Taufiqurokhman.com – Dosen Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. Taufiqurokhman, M.Si mengungkapkan bahwa saat ini Jakarta benar-benar membutuhkan sosok figur Gubernur baru. Menurut dia, ada beberapa issue yang membuat warga Jakarta saatnya untuk beralih pada Gubernur baru.

“Pertama, issue banjir dan macet Jakarta yang masih terjadi setiap hari. Kedua, issue pergusuran Kampung Pulo, Kalijodo, Bukit Duri, Warga Batang. Dimana semua warga dipindahkan ke rumah susun tapi harus tetap bayar dengan jumlah yang masih dianggap besar oleh warga miskin kota,” kata Taufiqurokhman dalam keterangan resminya via Whatsapp, Selasa (27/9/2016) malam.

“Ketiga, warga birokrasi dan para keluarganya yang saat ini banyak dipecat dan dirotasi membuat mesin birokrasi akan menentang anti Ahok. Dan yang terakhir adalah issue sara dan rasis yang mengangkat issue warga Jakarta yang mayoritas Muslim menginginkan Gubernur baru yang seiman yaitu agama Islam,” tambahnya.

Empat Issue tersebut, kata Taufiqurokhman, jelas akan terus menggerus elektabilitas petahana saat ini. Apalagi issue robohnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu yang mencoreng Ahok walau itu hal Force Majour kecelakaan. Tapi sebagian pengamat melihat hal ini karena kebijakan Pemda DKI Jakarta yang menaikan tarif pajak iklan reklame yang menuntut para pengusaha iklan untuk menaikan standar pajaknya menjadi 40 persen.

“Sehingga perangkat pemasangan iklan di JPO menjadi lebih berat sementara aspek struktur kerangka JPO tidak dipersiapkan lebih jauh yang akhirnya memakan korban. Jelas berpengaruh terhadap elektabilitas petahana,” jelas Taufiqurokhman.

Pencoblosan Pilkada DKI Jakarta sendiri kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Dimana dari mulai pendaftaran pada September ke-4, ada masa waktu sosialisasi cukup sekitar enam bulan bagi para pesaing petahana saat ini.

Bagi pasangan ASA = Anies Baswedan dan Sandiago Uno mungkin tidak terlampau sulit memasuki masa pendaftaran sosialisasi dan kampanye sampai pada masa pencoblosan di bulan Februari 2017 mendatang. Karena pasangan ini sudah menjadi publik figur di masyarakat Jakarta.

Sedangkan untuk pasangan Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) dan Sylviani Murni sang Birokrat atau Perempuan Emas, saat ini sangat diuntungkan karena putra mahkota SBY yang disebut AHY dengan Sylvian Murni diuntungkan sebagai putra sulung Presiden RI  ke-6 SBY.

Sementara untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saeful Hidayat sang Petaha saat ini sangat unggul dari mulai jumlah partai dan masa sosialisasi yang sangat panjang selama menjadi Petahana Gubernur DKI Jakarta yang akan habis masa Jabatannya pada Februari 2017 mendatang.

Taufiqurokhman menjelaskan bahwa saat ini ada beberapa pergeseran cara pandang masyarakat Jakarta yang sangat rasional.

“Warga Jakarta saat ini percaya bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta termasuk statement dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berlangsung dua putaran. Sehingga setiap pasangan harus bisa menjaga stamina baik strategi ataupun material kampanye sampai menjadi pemenang,” ujarnya.

“Termasuk didalamnya terjadi peta pergeseran dukungan dari para Taipan dukungan dari awalnya ke Petahana menjadi terbagi ke dua kandidat lainya seperti Anies Baswedan dan Sandiago Uno. Karena didukung Prabowo dan Jusuf Kalla yang sangat dekat dengan Anies Baswedan. Dan juga Agus Yudhoyono (AHY) yang juga putra mahkota anak sulung Presiden ke-6 SBY,” katanya.

Untuk Anies Baswedan yang pernah menjadi Mendiknas di Era Kabinet Kerja Jokowi dan ikut Konveksi Partai democrat, namanya makin melejit bersama Sandiaga Uno. Sementara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviani Murni menjadi figure alternative masyarakat Jakarta yang lebih baik.

Anies Baswedan – Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviani Murni, dan Ahok – Djarot, siapakah dari ketiga pasangan ini yang bisa memberikan solusi bagi Jakarta yang lebih aman, kondusif dan bisa mensejahterakan rakyat kecil.

“Terlebih Jakarta yang bebas korupsi, bebas banjir, bebas dari kemacetan dan bebas dari tindak kejahatan kriminal para pelaku mafia premanisme yang seringkali mengganggu warga Jakarta,” kata Taufiqurokhman.

“Selamat melaksanakan Pilkada dengan damai, fair dan baik dengan tidak melempar issue fitnah atau menjelekkan siapapun. Beradu program serta ajakan positif akan membawa Jakarta ke arah yg lebih baik,” pungkasnya.


Oleh Dr. Taufiqurokhman, M.Sitaufiqurokhman

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Comments

1 Comment
  1. posted by
    Uri Taraksa
    Sep 28, 2016 Reply

    Pertama, issue banjir dan macet Jakarta yang masih terjadi setiap hari.
    ===
    Banjir dan genangan masih ada di beberapa bagian Jakarta, tetapi iIni adalah progress yang sangat luar biasa, mengingat puluhan tahun masalah banjir tidak pernah berubah membaik, tetapi justru memburuk. Hanya pada pemerintahan gubernur Ahok inilah ada perubahan ke arah yang lebih baik.
    Seorang akademisi jika menilai secara obyektif pastinya tak mengingkari hal tersebut.
    Apakah gubernur baru akan mampu mempertahanka progtess ini dan berkinerja lebih baik? Tidak ada jaminan. Ada kemungkinan malah progress yang sudah ada ini stuck bahkan drop lagi dan kembali memburuk.
    Pada faktanya, mengatasi banjir Jakarta (dan dimana pun) pasti terkait dengan pembenahan sungai, waduk, dan daerah penampung air lainnya. Tidak ada jalan lain selain memindahkan penghuni di bantaran sungai atau memindahkan sungai.

    Sandiaga Uno bahkan sudah sesumbar penataan Yes, penggusuran NO, artinya Sandiaga akan mempertahankan penghuni di bantaran kali. Lalu bagaimana masalah banjir ini bisa diatasi? Pilihan tersisa adalah memindahkan sungai. Mungkin bisa, jika Sandiaga bisa pinjam jin sama Aladin.

    Kedua, issue pergusuran Kampung Pulo, Kalijodo, Bukit Duri, Warga Batang. Dimana semua warga dipindahkan ke rumah susun tapi harus tetap bayar dengan jumlah yang masih dianggap besar oleh warga miskin kota
    =====
    Seorang dosen, tentunya mengerti bahwa ini adalah bullshit.
    Sewa di rusunawa DKI Jakarta paling mahal adalah Rp15.000 per hari, artinya Rp450.000 per bulan. Harga tersebut untuk 1 keluarga (1 unit), bukan per kepala.
    Jika penghuni rusun masih bisa mengkonsumsi rokok, lalu mempermasalahkan bayar pemeliharan Rp15.000 sehari, itu sudah tidak berdasar.

    Apalagi, banyak pemukim di rumah rumah petak bantaran kali juga adalah penyewa yang bayar kepada pemilik rumah petak. Berapa mereka bayar? Apakah kurang dari Rp45.000 per bulan?

    Perlu diingat juga, bahwa penghuni rusun kemudian otomatis mendapatkan fasilitas yang kemudian mengcover biaya-biaya lainnya yang harus mereka keluarkan jika tidak menghuni rusun, seperti biaya transportasi, biaya sekolah, biaya berobat.
    Anak-anak penghuni rusun langsung mendapat KJP. 2 orang anak saja, nilai KJP yang diterima sudah lebih besar dari biaya perawatan rusun yang dibebankan pada mereka. Belum lagi, disediakan antar jemput dengan bus sekolah untuk anak-anak mereka. Penghuni rusun gratis naik bus transjakarta. bahkan disediakan bus feeder untuk memudahkan penghuni rusun mencapai halte.

    Operasi pasar, sembako murah, semua dipusatkan di rusun. Setiap rusun juga disediakan 1 dokter, 1 perawat dan 1 bidan.

    Seorang dosen tentu punya kecerdasan minimal standard untuk bisa berhitung bahwa nilai keuntungan yang didapatkan penghuni rusun berkali-kali lipat dari nilai biaya perawatan rusun yang harus mereka bayar.

    Kalau dibilang kemahalan, coba jelaskan bagaimana bisa.

    Terkait keinginan sekelompok bigot menolak pemimpin non muslim, itu tidak akan saya tanggapi. Yang saya ketahui adalah bahwa Indonesia bukan negara agama, dan konstitusi Indonesia melindungi hak tiap warga negara karena status kewarganegaraan, bukan karena suku atau ras.
    Sebagai intelektual, memilih pemimpin adalah soal kualitas kepemimpinan, bukan soal LABEL AGAMA yang melekat pada seseorang. Dalam 1 detik seseorang bisa mengubah label agamanya hanya dengan bersyahadat, tetapi belum tentu seumur hidup seseorang mampu mengubah kualitas kepemimpinannya.

    Soal JPO ambruk baru-baru ini, itu hanya digunakan para oportunis untuk menyerang petahana, mengingat gejala La Nina juga merusak banyak wilayah lain di Indonesia dan luar negeri.

    Jika dibandingkan dengan banjir bandang Garut yang magnitude kerusakan begitu besar dan fatal, tidak banyak yang mempersalahkan gubernur Aher. Bahkan ketika gubernur Jabar itu terkesan sangat lamban dalam mengatasi penderitaan rakyatnya, tidak ada yang mempermasalahkannya. Lalu kenapa JPO ambruk di Jakarta begitu digadangkan? Ya karena yang menggadankan adalah para bigot oportunis yang mempersoalkan label agama seorang pemimpin. Ahok kafir, sedangkan Aher muslim.

    Muter-muter ke mana pun, ujung-ujungnya ya soal label agama. Hanya saja agar tidak terkesan SARA, lalu yang dipersoalkan adalah hal lain, seperti mulut jamban, tukang marah, tidak santun, tukang gusur, JPO ambruk… padahal semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan prestasi yang sudah dicapai Ahok.

    Jika kita mau jujur, belum ada gubernur DKI yang memindahkan warga di pinggiran kali, pinggiran rel atau manapun semanusiawi Ahok.

    Pada masa ALI SADIKIN apakah ada penggusuran? ADA. Apakah dipindahkan ke rumah susun dengan subsidi 80%? TIDAK.

    Pada masa SUTIYOSO apakah ada penggusuran? ADA. Apakah dipindahkan ke rumah susun dengan subsidi 80%? TIDAK.

    Pada masa FOKE apakah ada penggusuran? ADA. Apakah dipindahkan ke rumah susun dengan subsidi 80%? TIDAK.

    Hanya butuh kejujuran untuk mengakui keberhasilan Ahok. Tetapi di negeri ini banyak orang munafik yang tak sanggup mengakui keberhasilan seseorang hanya karena orang itu tidak menggunakan label agama yang sama dengan dirinya. WHAT A SHAME.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *