Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Soal Tes Keperawanan, Negara tidak Punya Hak Mengatur Hak Individu

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Di dalam bukunya yang berjudul Pandangan Kritis Seorang Hakim, Hakim Binsar Gultom menyatakan perlunya tes keperawanan bagi calon pengantin perempuan di samping dia juga berharap adanya tes keperjakaan bagi calon pengantin pria. Buku Pandangan Kritis Seorang Hakim merupakan buku terbaru hakim yang menggondol gelar doktor dari Universitas Sumatera Utara (USU) itu. Nama Binsar sempat ramai di media massa saat mengadili Jessica Kumala Wongso dengan begitu atraktif.

Buku terbaru Binsar itu menyoroti berbagai masalah hukum terkini, dari soal perceraian hingga praperadilan Novel Baswedan. “Untuk itu, harus ada tes keperawanan. Jika ternyata sudah tidak perawan lagi, perlu tindakan preventif dan represif dari pemerintah. Barangkali pernikahan bisa ditunda dulu. Mengapa harus demikian? Karena salah satu yang membuat terjadinya perpecahan dalam rumah tangga karena perkawinan dilakukan dalam keadaan terpaksa, sudah hamil terlebih dahulu,” ujar Binsar menyikapi banyaknya angka perceraian di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ilham Oetama Marsis mengatakan permintaan tersebut sangat tidak manusiawi. Menurut Ilham Oetama Marsis, pernikahan adalah hal yang sakral, sehingga negara tidak punya hak mengatur masalah yang sakral dan terlalu masuk ke individu. “Saya pikir itu sangat tidak manusiawi. Karena pernikahan adalah hal yang sakral di antara dua insan. Negara, tidak ada hak mengatur ke masalah yang sangat sakral dan individu,” katanya di Kantor PB IDI, Jl. Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Oleh sebab itu, Oetama secara tidak langsung mengatakan bila IDI tidak bisa melakukan tes keperawanan dan tes keperjakaan karena IDI menganggap itu adalah kewenangan individu. “IDI menganggap itu kewenangan individu,” tegasnya.

Di dalam bukunya tersebut, Hakim Binsar Gultom yang menjabat sebagai Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Bangka Belitung itu meminta para ahli kedokteran meneliti dan membuat kajian cara mendeteksi mengetes keperjakaan seseorang. Dengan teknologi kedokteran yang sudah sangat canggih saat ini dan Binsar yakin cara itu bisa ditemukan. “Sekarang dokter atau ahli kandungan, (masak) tidak bisa mendeteksi seseorang pria sudah tidak perjaka? Itu harus bisa, jaman canggih,” tegas Binsar.

Virginity Test DalamBinsar juga yakin dunia kedokteran bisa menguji apakah keperjakaan lelaki hilang karena berhubungan badan dengan perempuan lain atau karena onani. Hal itu untuk mencegah bibit perceraian yang timbul belakang hari. Apalagi bila terdeteksi bila keperjakaan calon suami terenggut di dunia malam atau rumah pelacuran. “Ini tidak bermaksud mengkerdilkan, merendahkan martabat perempuan. Tapi perempuan jangan langsung mudah jatuh cinta,” cetus Binsar.

Senada dengan Ilham Oetama Marsis dari IDI, Komnas Perempuan menyesalkan adanya pernyataan hakim Binsar Gultom soal perlunya tes keperawanan pada calon pengantin wanita dalam bukunya tersebut. Menurut mereka, hal tersebut merendahkan martabat wanita. Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni mengatakan keperawanan tidak bisa dijadikan ukuran moral seorang wanita. Sebab, keperawanan bisa saja rusak karena kekerasan seksual yang pernah dialami seorang wanita. “Kalau itu diucapkan oleh seorang hakim, tentu cukup disayangkan. Kenapa ukuran itu, keperawanan, jadi ukuran moral. Padahal kekerasan seksual bisa merusak keperawanan. Kekerasan bisa terjadi di masa lalu. Itu sudah merendahkan martabat wanita,” kata Budi, Senin (11/9/2017).

Selain itu, dengan adanya tes keperawanan, para korban kekerasan seksual akan menjadi lebih tertekan. Sebab, itu sama saja melimpahkan kesalahan soal keperawanan pada korban. Budi juga mengatakan pernyataan Binsar tersebut makin menambah diskriminasi pada perempuan. “Kalau itu jadi ukuran moral, itu artinya korban itu kesalahan dilimpahkan pada korban (kekerasan seksual). Dia kan tidak salah, jadi tidak bisa itu dipakai jadi ukuran moral. Kan korban sudah menderita, kalau dia masih dipertanyakan, kan lucu. Itu diskriminasi,” tegasnya.

Terkait argumen Binsar yang mengatakan tes keperawanan bisa mengurangi angka perceraian, Budi menyangkal hal tersebut. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan seksual di Indonesia. Terlebih dalam catatan Komnas Perempuan, perceraian banyak terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga, bukan karena persoalan keperawanan. “Tidak logis (kalau dibilang mengurangi angka perceraian). Sebetulnya ini karena minimnya edukasi seksual. Jadi orang bisa seperti itu, itu tidak bisa menekan perceraian. Catatan kami, perceraian lebih banyak karena kekerasan dalam rumah tangga,” tuturnya.

dariberbagaisumber

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *