Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Sengketa Lahan APM-Kemenag, Bupati Gunakan Cara Diktator Rampas Hak Rakyat

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Pada 12 September 2017 lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melayangkan surat bernomor 359/K/Mediasi/IX/2017 kepada Menteri Agama RI menyusul pengaduan dari Komisariat Wilayah Lampung Lembaga Miss Recleasseering Republik Indonesia melalui surat nomor 0203 10-K/P/Komwil-LMR-RI.BPH.NMS/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 dan pengaduan langsung pada 3 Agustus 2017 dengan inti pengaduan, Pada tahun 1973-1994 tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dipinjam pakai oleh Yayasan Pembangunan Mandrasah Islam dan Ihsan (YPII).

Selanjutnya, pada tahun 1996 terbit sertifikat atas tanah tersebut yaitu sertifikat Hak Pakai No.6/Rajabas Lama I, seluas 241.910 M2, berdasar Gambar Situasi Nomor 4829/1995 tertanggal 24 April 1995 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia. Ini pengaduan yang ketiga adalah tentang, para ahli waris yang berjumlah 6 (enam) orang merasa keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut karena pihaknya tidak pernah mengalihkan kepada pihak manapun.

Di dalam surat tersebut pihak Komnas HAM menulis, sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memandang perlu melakukan pertemuan dengan Menteri Agama untuk mendapatkan klarifikasi, sehingga diperoleh informasi, data, dan fakta yang menyeluruh berkaitan dengan hal tersebut.

M. Yahdi S., S.Pd., M.Si., dari Komisariat Wilayah Lampung Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat (LMR-R-BPH.NMS) menyebut, bahwa pihak keluarga/ahli waris melalui kuasa hukum LMR-RI sudah melakukan berbagai upaya hukum. Dan pada 12 September 2017 lalu LMR-RI melayangkan surat pengaduan dan secara langsung kepada Komnas HAM. “Pihak Komnas HAM sudah melakukan mediasi pertama dengan mengirim surat ke pihak Kementerian Agama. Hanya saja pihaknya belum menerima laporan sejauh mana tanggapan pihak Kemenag,” terang Yahdi.

Lebih jauh Yahdi, Komnas HAM mengatakan akan melakukan gelar perkara pada Oktober 2017 ini di lokasi Lampung Timur mengingat masih terjadi sengketa atas tanah tersebut. “Sayangnya pihak Kemenang tetap memaksakan kehendak dengan akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan MAN atas keinginan Yayasan Pembangunan Mandrasah Islam dan Ihsan (YPII). Padahal pihak ahli waris sudah meminta dengan sangat kepada seluruh pihak terkait agar tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan tersebut selama masih ada masalah,” papar Yahdi.

Ditegaskan Yahdi, hal yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa perjabat terkait, dalam hal ini Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim yang baru pada 17 Februari 2016 menjabat berani memaksakan kehendak dan bersikap seolah-olah tanah tersebut tidak bermasalah. Perlu diketahui lahan tersebut adalah lahan yang diklaim Kemenag sudah 20 tahun lebih menggunakan alas amar putusan pengadilan negeri Jakarta Utara-Jakarta Timur No.12/PID/77/UT/Tol tanggal 28 Desember1977, dan petikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.641/PDT.G/1987/PN.JKT.PST tanggal 8 Agustus 1988 dan petikan putusan Pengadilan Negeri Tangerang no.247/PDT.G/2012/PN.TNG. “Ada dalam putusan yang masih cacat hukum yang membuat Bupati Bupati Lampung Timur sebelumnya tidak berani memakai tanah tersebut karena mereka tahu, masih terjadi sengketa. Sebaliknya Bupati yang baru menjabat dua tahun tidak peduli dan seolah-olah tidak ada masalah. Ini perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Yahdi sangat menyayangkan, setelah ada beberapa pendapat mengenai hukum di negara hukum, masih ada oknum negara yang masih menggunakan sistem diktator seperti pada zaman orde lama. “Hal ini sama sekali tidak sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yang di semua lini melakukan reformasi hukum. Kenyataannya di Lampung Timur, masih ditemukan aknum-oknum negara yang melakukan perampasan hak masyarakat dengan tidak melalui prosedur hukum. Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi. Tanah ini masih sengketa, belum ada penyelesaian dan belum mempunyai ketetapan hukum lantas dipaksakan untuk dibangun,” tandas Yahdi.

Pihaknya juga menyayangkan alat negara, yakni dari Kepolisian Negara RI dan perlun diwaspadai. Yahdi mengatakan, masyarakat lemah yang tidak memiliki daya apa-apa dimanfaatkan oleh oknum negara walaupun rakyat menderita karena dijadikan kambing hitam, justru karena mereka taat pada hukum. “Pada akhirnya, kekuasaan sebagai pejabat negara tega merampas hak masyarakat dengan cara-cara diktator,” pungkasnya.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *