Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Selama Jadi Plt Gubernur, Sebaiknya Djarot Jangan Lakukan Rotasi

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Menyusul vonis hakim terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas penodaan agama yang dilakukannya, Djarot Saiful Hidayat resmi menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, semua kebijakan yang dikeluarkan Djarot sah, kecuali soal penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Djarot harus meminta izin terlebih dahulu kepada Mendagri jika hendak mengganti pejabat di Pemprov DKI. “Kebijakan yang dikeluarkan Djarot sah, kecuali dalam mengganti personel harus izin mendagri,” kata Tjahjo Kumolo di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Pernyataan Mendagri tersebut diamini oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Dr. Taufiqurokhman, A.Ks., S.Sos., M.Si., ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (10/5/2017). Dr. Taufiqurokhman mengatakan, selama sisa jabatannya sebagai Plt hingga Oktober 2017 mendatang sebaiknya Djarot tidak perlu melakukan rotasi atau pergantian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena hal itu kurang etis. “Plt ataupun PJ dalam aturan UU Pemda dilarang melakukan pergantian pada masa ahir tugasnya,” paparnya.

TaufiqPergantian pada masa akhir tugas Plt Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2017 atau sekitar kurang lebih 5 bulan kurang efektif dilakukan. Oleh sebab itu, sebaiknya Plt Guberur DKI Jakarta mengoptimalkan OPD yang yang ada. “Kecuali jika memang dalam OPD tersebut atau Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalami kekosongan jabatan. Jika pergantian atau rotasi dilakukan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan dalam melaksanakan kegiatan atau program kerja yang sudah ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” tegasnya.

Namun demikian, Dr. Taufiqurokhman percaya, saat Djarot mengajukan pergantian atau rotasi pasti dengan niat baik untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Pemda DKI Jakarta. Akan tetapi, Dr. Taufiqurokhman nenegaskan, jangan sampai pergantian atau rotasi justru sebaliknya malah membuat menurunnya kinerjanya. Dr. Taufiqurokhman menyarankan, dalam menjalankan roda pemerintahan dengan OPD, Djarot bisa membangun semangat untuk meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik lagi.

Hal paling penting lagi menurut Dr. Taufiqurokhman adalah, Plt Gubernur Djarot harus mengambil contoh baik dari masa transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi di mana saat itu tim Transisi yang dibentuk Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla memberikan ruang memasukan program-programnya dalam pembahasan APBD perubahan yang akan dibahas sekitar Juni, Juli, dan Agustus antara pemerintah daerah bersama DPRD DKI Jakarta dengan tetap mengacu pada penerpan e-budgeting dan e-catalouge agar lebih transparansi. “Ini semua akan membuat akutabiliasnya bisa menjadi lebih baik. Jika Djarot memberi ruang pada tim sinkronisasi yang dibentuk Anies dan Sandi, bisa dipastikan publik akan menilai akhir kepemimpinan Djarot jauh lebih baik,” papar Dr. Taufiqurokhman.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *