Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Satu Juta Pohon Belum Cukup untuk Sejukkan Jakarta

taufiqurokhman.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha membuat suhu Jakarta menjadi lebih sejuk. Salah satunya dengan membangun lebih banyak taman dan ruang terbuka hijau, di tengah-tengah keterbatasan lahan di Jakarta. Akan tetapi, tampaknya ribuan taman yang ada saat ini mungkin tak cukup untuk membuat Jakarta menjadi lebih sejuk.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan pihaknya telah membangun 1.479 taman, yang terdiri dari taman kota, taman interaktif, dan taman lingkungan hingga akhir 2015. Kepala Seksi Perancangan Taman Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta Hendrianto mengatakan pihaknya memiliki rencana untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta sebesar 30 persen sampai 2030.

Seperti diketahui, luas Jakarta sebesar 7.659 kilometer persegi. Jika benar terwujud 30 persen, maka masyarakat bisa menikmati lahan hijau seluas 2.297 kilometer persegi. “Sampai tahun ini, jumlah RTH yang ada di Jakarta baru 9.896 hektar,” ujar Hendrianto.

Dikatakan Hendrianto, beberapa daerah yang mempunyai potensi terbesar penambahan RTH terletak di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Menurutnya, kedua wilayah tersebut memiliki lahan yang masih luas dan kosong. Ia juga menambahkan, wilayah Jakarta Utara dan Barat juga memiliki potensi, namun tidak sebesar di Jakarta Selatan dan Timur. “Pembelian lahan tertinggi terdapat di Jakarta Timur. Sementara Jakarta Utara kondisinya agak berbeda, karena daerah hilir jadi potensi terbesar yang bisa kami buat ya kawasan mangrove,” ujar Hendrianto.

Sementara untuk wilayah Jakarta Pusat, Hendrianto mengungkapkan bahwa daerah tersebut tidak bisa lagi ditambahkan RTH, karena kawasannya sudah terlanjur padat oleh gedung perkantoran.

Faktor Penghambat
Membangun taman ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak pemukiman liar yang dibangun di atas lahan RTH. Selain drama penggusuran, faktor yang menghambat langkah pemerintah kota Jakarta membangun taman ialah perbaikan aset dan validasi data, yang harus disinergikan dengan unsur birokrasi yang lain.

rth-jakarta1Faktor lain yang ikut menghambat ialah anggaran. Menurut APBD DKI Jakarta 2016, seperti yang dipaparkan Hendrianto, anggaran yang diberikan sebesar Rp1,2 triliun. Jumlah tersebut dibagi sebanyak Rp1 triliun untuk taman dan jalur hijau, serta Rp200 juta untuk lahan makam. “Dengan dana sebesar itu, pencapaian kami tahun ini hanya sebesar 18,5 hektar. Sangat jauh dari jangka target menengah kami, yakni sebesar 50 hektar per tahun,” ujar Hendrianto.

Jika pembangunan taman belum bisa sepenuhnya terwujud, sebenarnya penanaman pohon bisa menjadi solusi meneduhkan Jakarta. Namun, keberadaan pohon di sejumlah ruas jalanan saat ini masih dianggap kurang oleh masyarakat. “Kalau bisa pemerintah kota memperbanyak penanaman pohon, agar pejalanan kaki juga merasa nyaman dan lebih memilih berjalan kaki ketimbang menggunakan kendaraan bermotor,” ujar Ayuni, salah satu karyawati yang berkantor di kawasan Sudirman.

Hendrianto mencatat, saat ini baru ada sekitar 1 juta pohon di Jakarta. Sayangnya, Dinas Pertamanan dan Pemakaman belum memiliki rencana penambahan jumlah pohon pada tahun depan. “Salah satu komponen RTH itu pohon. Jadi, ya salah satu cara menambahkannya melalui RTH tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga, menganggap kalau usaha pemerintah kota mengenai pengadaan RTH masih kurang serius. Selama ini, menurutnya, mereka hanya mengandalkan pembelian lahan yang terkendala pembebasan lahan, sehingga penambahan RTH sangat lambat. “Padahal banyak cara mempercepat penambahan luas RTH, seperti mengoptimalkan jalur hijau kolong jalan atau jembatan layang, bantaran rel ka, bawah sutet, bantaran sungai, dan revitalisasi waduk,” ujar Nirwono.

Dia menuturkan penyebab pembangunan RTH yang lambat juga dikarenakan pemerintah daerah yang belum konsisten terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang sudah ada. “Masih banyak proyek pembangunan yang tidak masuk dalam RTRW dan RDTR tetapi sudah dilaksanakan, sehingga aturan tata ruang hanya ada di atas kertas,” kata Nirwono.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *