Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

PKS Siap Kompromikan Presidensial Threshold, Tapi Tidak 20 Persen

taufiqurokhman,com (Jakarta) – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengungkap partainya siap berkompromi dengan partai politik lain untuk mencari jalan tengah atas besaran angka ambang batas pengajuan presiden (presidential threshold). Hidayat mengungkapkan, demi mencari titik temu isu paling krusial tersebut, PKS siap menaikkan besaran yang semula diingini partainya yakni 0 persen.

Akan tetapi, PKS tidak menghendaki besaran angka presidential threshold sebesar yang diingini pemerintah dan tiga partai politik lainnya Golkar, PDIP dan Nasdem yakni sebesar 20 persen. “Prinsipnya kita bisa aja menaikkan dari nol persen tapi tidak untuk yang 20 persen ya. Tapi kita melihat lebih ke besaran Parliamentary Threshold empat persen atau 10 persen,” ungkap Hidayat Kamis (22/6/2017).

Hidayat mengungkap PKS memang sejak awal menghendaki angka presidential threshold tetap ada dalam Pemilu 2019. Hal ini demi menjamin keberlangsungan pemerintahan yang stabil, bahwa presiden juga mendapat dukungan minimal dari DPR.

Hanya, partainya tidak sepakat jika besaran presidential threshold tetap mengacu besaran Pemilu lalu yakni 20 persen kursi DPR dan 25 persen perolehan kursi nasional. “Karena melihat 20 persen itu dengan konstelasi yang baru itu agak menutup ruang bagi partai-partai yang kemaren belum mencapai Parliamentary Threshold atau partai-partai baru,” ungkap Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Hal ini berbeda jika angka presidential threshold besarannya berkisar 4-10 persen, dimana peluang partai politik baru mencalonkan presiden dengan parpol lainnya masih terbuka.

Selain itu, besaran presidential threshold tidak terlalu tinggi juga dianggap mampu memunculkan calon presiden alternatif kepada rakyat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pilihan-pilihan beragam untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. “Mungkin pada periode 2014 lalu belum muncul dan muncul bisa menjadi pertimbangan, kemudian agar Pak Jokowi dan parpol lain dalam melaksanakan amanah dan janji kampanye dulu bisa maksimal karena ada calon alternatif ini,” ungkap Hidayat.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *