Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

PERGURUAN TINGGI NEGERI WAJIB TERIMA ORANG MISKIN (Oleh: Dr. Taufiqurokhman, M.Si)

Tahun 2010, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan. Dalam aturan yang ditandatangani Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 28 September 2010 itu disebutkan setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diwajibkan menerima paling sedikit 20% untuk mahasiswa yang kurang mampu, namun memiliki potensi akademik yang bagus.

Dengan adanya interfensi melalui peraturan seperti ini, maka jumlah orang miskin yang masuk Perguruan Tinggi diharapkan tidak semakin terpinggirkan, sementara beban pemerintah tiap tahunnya terus bertambah. Dalam hal ini juga harus diatur mengenai porsi penerimaan mahasiswa di PTN bagi orang miskin yang diatur melalui seleksi secara nasional seperti Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruaan Tinggi Negeri (SNMPTN). Hal ini dilakukan agar PTN memiliki akses lebih luas dan tidak terfragmentasi, selain dunia pendidikan tetap memberikan kuota pada masyarakat miskin dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pendidikan hanya karena status sosial ekonomi.

Bentuk seleksi secara nasional seperti apa untuk kuota 20% tersebut, memang belum diatur lebih lanjut ini yang menurut kami perlu adanya masukan dari semua stakehoulder, ataupun dari masyarakat pendidikan. Hanya saja pelaksanaannya harus tetap dilakukan secara nasional seperti yang dilakukan dalam SNMPTN. Hal lainnya dalam peraturan ini, yang secara substantif harus diatur adalah menyangkut bagaimana PTN tetap mengedepankan asas transparansi keuangan badan pendidikan.

Badan pendidikan inilah yang nanti harus mencatatkan alur keuangannya kepada Badan Layanan Umum (BLU), tapi bukan menyetorkan uangnya. Sifatnya melaporkan dan administratif. Dengan keluarnya peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010, posisi PTN tetap memiliki otonomi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Seperti halnya menyangkut gaji pegawai, kerjasama dengan pihak ke tiga, investasi, mengangkat pegawai swasta. Hal seperti ini tetap menjadi otonomi atau kewenangannya di bawah Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Apabila ditemukan adanya pelanggarana peraturan tersebut, maka mereka akan dikenakan sangsi. Hal ini disebutkan dalam pasal 207, yang menyatakan adanya sangsi administraftif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan sumber daya hingga penutupan satuan pendidikan atau program pendidikan.

Raviq Karsidi dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret menyebutkan bahwa, tiga hal aktualisasi peran PTN dalam pengabdian pada masyarakat. Pertama, PTN memiliki peranan penting dalam memepengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi Perguruan Tinggi diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial. Kedua, PTN diharapkan berperan lebih progressif dalam mempengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu, kedekatan Perguruan Tinggi dan masyarakat harus diusahakan melalui program kemitraan kelompok-kelompok masyarakat dengan Perguruan Tinggi.

Ketiga, PTN dituntut menentukan dan memilih kebijakan yang benar-benar strategis bagi perubahan-perubahan masyarakat yang lebih baik dan bagi penyelesaian masalah-masalah mendasar bangsa saat ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional.

Kalau dilihat dari beberapa sudut pandang, maka PTN hampir mempunyai semua peran menuju kemandirian bangsa Indonesia. Misalnya saja dibidang industri, PTN harusnya menjadi inkubator industri Negara Indonesia. Banyak hal bisa dilakukuan dan sudah dilakukan untuk dibeberapa negara maju, di mana industri memerlukan teknologi dan Perguruan Tinggilah yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Industri memerlukan manajemen industrial dan Perguruan Tinggi bisa menguasai ilmu manajemen industrial tersebut.

Untuk bidang pertanian, Indonesia sebagai negara agraris, di mana tanahnya sangat subur dan luas untuk lahan pertanian dan kehutanan. Sesungguhnya peran Perguruan Tinggi dapat dilibatkan secara aktif dalam meningkatkan produksi pertanian dan kehutanan. Di antaranya dengan memasyarakatkan mekanisasi pertanian kepada petani tradisional, memperkenalkan sistem pembasmi hama yang efektif dan sebagainya. Semua itu bisa dilakuakan terutama jika Perguruan Tinggi bersinergi dengan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Apalagi dalam musim hujan, biasanya terjadi dimana-mana dan banyak sawah-sawah yang terendam banjir karena hujan terus menerus.

Selain dua hal di atas, untuk bidang sosial, politik dan militer, maka Perguruan Tinggi merupakan tempat digodoknya kader-kader muda sehingga nantinya diharapkan munculnya para negarawan di Indonesia yang kemudian menjadi pemimpin di Indonesia. Dari lima Presiden RI yang pernah memimpin bangsa Indonesia, maka tiga di antaranya yaitu Ir. Soekarno, Prof. BJ. Habibie, dan Megawati Soekarno Puteri merupakan lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu banyak anggota DPR RI, Menteri-menteri, Duta Besar dan Aparat-aparat negara lainnya sebagian besar adalah alumini Perguruan Tinggi. Karena Perguruan Tinggilah yang mencetak orang-orang tersebut untuk bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi bagi Indonesia.

Menuju Negara Maju
Jadi kalau dilihat dari uraian di atas, maka bidang pendidikan jelas menjadi modal utama. Namun apakah pendidikan yang didapat oleh mahasiswa atau menjadi katalis dalam menuju kemandirian Bangsa Indonesia atau mencetak para negarawan yang kemudian akan memajukan Bangsa Indonesia atau daerahnya.

Hal inilah yang sering dipertanyakan dan terus dipertajam agar Perguruan Tinggi tetap mencetak kader-kader bangsa dan juga kader-kader pemimpin di masa depan. Banyak penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi yang sepakat bahwa keadaan Indonesia yang sekarang ini sedang dalam masa transisi reformasi, maka jelas harapan kedepan hampir semua mahasiswa dan Perguruan Tinggi sepakat bahwa Bangsa Indonesia kedepan harus menjadi negara maju.

Optimalisasi peran Perguruan Tinggi mengenai harapan kemajuan Bangsa Indonesia kedepan sudah banyak bermunculan, walaupun masih saja terus bersaing dengan bangsa lain. Saat ini Perguruan Tinggi telah banyak melakukan riset, beberapa di antaranya bahkan berhasil menemukan (invention) hal-hal baru seperti penemuan Dicky Rezadi Munaf, Ph.D.

Beliau berhasil menemukan suatu metoda yang dapat mengatasi medan grafitasi nol dan mampu menghemat sedikit 30% energi yang dibutuhkan untuk mencampur beton di luar angkasa.

Metoda Agregat Prepak
Indonesia merupakan negara besar dan berpotensi. Namun saat ini, masih bersaing dengan negara-negara lain dan sedang menuju negara yang mandiri. Permasalahan utamanya bangsa Indonesia adalah terletak pada sumber daya manusia yang ada. Untuk mencapai negara yang mandiri banyak faktor yang menjadi parameter, salah satunya adalah pendidikan, terutama tingkat Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu sumber daya yang ada dapat diarahkan guna mencapai kemandirian Negara Indonesia bila sumber daya yang ada di Indonesia berkualitas, maka solusi yang paling mungkin adalah optimalisasi peran Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi dapat berperan secara optimal sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Untuk menuju menjadi negara besar, minimal secara ekonomis, Negara Indonesia harus memiliki cadangan devisa yang semakin hari semakin bertambah.
Bahkan pemerintahan sekarang ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan cadangan devisa Indonesia sebesar USD 100 Miliar di akhir masa kepemimpinannya saat beliau memimpin posisi cadangan devisa baru mencapai USD 66,1 Miliar.

Bank Indonesia secara resmi telah menyiarkan bahwa pencapaian cadangan devisa hingga USD 100 miliar tidak akan tercapai hingga akhir tahun 2010. Pasalnya, untuk membuat cadangan devisa yang besar diperlukan dana yang cukup besar pula untuk memebeli dan menginterfensi valas. Sebagai informasi, cadangan devisa akhir Desember 2009 sebesar USD 66,1 Miliar atau setara dengan 6,6 bulan Import dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah atau meningkat sekitar USD 12 Miliar dibandingkan dengan tahun 2008. Sedangkan untuk target cadangan devisa akhir 2010 diperkirakan sebesar USD 76 Miliar atau setara dengan 6,4 bulan Import dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah. Angka tersebut memang masih jauh dari target USD 100 Miliar.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *