Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Pengamat: Jauhi Represif, Pembubaran Ormas Harus Melalui Pengadilan

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Wacana pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan alasan tidak menganut dan mengedepankan ideologi Pancasila sebagai pedoman organisasi saat ini dinilai sangat menguras opini publik. Hal tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Dr. Taufiqurokhman, A.Ks., S.Sos., M.Si., di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Lebih lanjut Dr. Taufiqurokhman mengatakan, perilaku kekerasan Ormas yang terjadi dalam dinamika masyarakat jangan dilihat dari sisi kepentingan stabilitas negara yang saat ini terkuras oleh aneka ragam pikiran. “Perilaku itu terjadi karena adanya benturan-benturan dan dukungan politik pada saat Pilkada, karena kedaerahan, atau kurangnya keberpihakan pemerintah dalam wilayah netralitas sebagai sebuah dinamika penegakan hukum. Padahal kita tahu sikap netral pemerintah adalah untuk kepentingan negara dalam menjalankan roda pemerintahan,” terang Taufik.

HTIMenurutnya, pemerintah, aparat kepolisian, pejabat Kabinet, atau menteri dalam melempar opini diharapkan bisa meredam suasana ke arah yang lebih kondusif. “Bukan malah memberi statement yang membuat gaduh atau malah menyuburkan kelompok-kelompok ‘ikan Lele’. Bagi Kelompok ‘ikan lele’ saat ini yang terlihat adalah semakin suasana keruh, gendang kegaduhan akan semakin terus ditabuh,” paparnya.

Dr. Taufiqurokhman menyarankan, pembubaran ormas yang juga diusulkan oleh Ketua Umum (Ketum) PBNU Said Aqil Siradj sebaiknya bukan hanya atas keinginan Presiden Jokowi atau Mendagri semata, atau karena dari aparat atas satu kejadian. Lebih dari itu, proses pengadilan akan jauh lebih baik dilakukan agar pemerintahan sekarang tidak disebut dalam sejarah sebagai pemerintahan diktator yang seenaknya menggunakan kekuasaan untuk menekan masyarakat,” tegas Dr. Taufiqurokhman

Menyangkut keinginan Presiden Jokowi yang menyerahkan pada Menko Polhukam untuk membubarkan Ormas yang anti Pancasila, sebaiknya menurut Dr. Taufiqurokhman, sebelumnya Menko Polhukam melakukan kajian mendalam termasuk melihat peran pers independen dalam memberitakan dan peran televisi yang hari ini cenderung menyiarkan berita ke publik berdasarkan selera para pemilik. “Hal itu tentu tidak akan lepas dari vastes interest yang membuat opini masyarakat terpecah belah,” tegasnya.

Dikatakannya, pembubaran ormas bisa saja dilakukan asalkan dilakukan sesuai aturan hukum yang kuat yaitu atas keputusan pengadilan. “Bukan semata atas kepentingan elite pemerintah atau kalangan masyarakat yang hari ini memang sedang dalam situasi terfragmentasi,” pungkas Dr. Taufiqurokhman.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *