Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Pemerintah Tawarkan Proyek Infrastruktur Senilai Rp396 Triliun pada NIFA

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menawarkan 35 proyek infrastruktur senilai USD30,5 miliar (sekitar Rp396 triliun) pada Nomura Investment Forum Asia (NIFA) 2017 di Singapura, 6-9 Juni 2017. Dalam pernyataan resminya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menawarkan proyek-proyek tersebut dengan dua skema, yakni public private partnership (PPP) dan pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah (PINA).

Dikatakan Bambang Brodjonegoro, pembangunan infrastruktur menjadi fokus penting pemerintah saat ini guna meningkatkan konektivitas, mengurangi kesenjangan wilayah, mendukung pembangunan desa dan perkotaan, dan yang terpenting dengan infrastruktur yang memadai dapat menekan biaya ekonomi yang tinggi.

Dikatakannya, peran aktif Indonesia pada NIFA 2017 diharapkan mampu menarik minat investor luar negeri untuk berpartisipasi dalam skema pembiayaan investasi infrastruktur yang telah disiapkan pemerintah. Tidak kurang dari 200 investor dari seluruh dunia yang terdiri atas 70% investor lokal Singapura dan 30% investor dari berbagai negara lain hadir dalam acara tersebut.

Infrastruktur dalamMereka yang hadir antara lain, Credit Suisse Asset Management, Daiwa Asset Management, DBS Bank, Deutsche Asset Management, East Springs, Fidelity Investments, Government of Singapore Investment Corporation, JP Morgan, Morgan Stanley, Temasek, China Asset Management, Abu Dhabi Investment Authority, Kuwait Investment Authority, Oman Investment Fund, Qatar Investment Authority, Aberdeen Asset Management.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah menawarkan 31 proyek dengan skema PPP dan 4 proyek melalui skema PINA yang meliputi proyek pelabuhan, jalan tol, rel kereta api, dan telekomunikasi/satelit yang ditawarkan kepada para investor yang hadir dalam forum tersebut. Bambang juga menekankan pentingnya penggunaan skema pembiayaan melalui PINA.

Menurut dia, PINA menjadi instrumen yang dapat menguntungkan bagi pemerintah dan investor. Skema PINA memiliki potensi investasi yang terdiri atas 20-30% pembiayaan dari total ekuitas (equity financing), 70-80% pinjaman proyek (project loan), dan obligasi infrastruktur. Dalam skema PINA, pemerintah tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun proyek-proyek infrastruktur.

Keberadaan PINA bertujuan untuk mendorong keterlibatan swasta sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur. Besarnya kebutuhan investasi di infrastruktur mendorong pemerintah untuk mengajak keterlibatan sektor swasta sebagai equity investor. “Ke depannya skema PINA akan terus kami dorong karena sangat besar potensinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Bambang.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Indonesia terus memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satu tolok ukur keberhasilan atas upaya pemerintah terlihat dari naiknya peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia. Per 2017 data Bank Dunia menunjukkan peringkat EODB Indonesia naik dari 106 menjadi 91.

Ke depan pemerintah fokus memperbaiki dua indikator EODB yang sangat berpengaruh terhadap laju peringkat Indonesia, yaitu prosedur memulai usaha dan enforcing contract. Indonesia diperkirakan mendapatkan arus investasi sebesar USD200 miliar pada masa mendatang, menyusul kenaikan peringkat kredit investment grade oleh S&P Global Ratings. “Setelah peringkat investment grade ini, saya yakin ada lebih dari USD100 miliar atau USD200 miliar investasi potensial, tidak hanya di obligasi pemerintah, tapi juga saham dan obligasi korporasi,” tuturnya.

Pengamat infrastruktur Universitas Indonesia (UI) Wicaksono Adi mengapresiasi terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat proyek infrastruktur, termasuk pembiayaan di luar APBN. Menurut dia, pemerintah perlu mencari cara baru untuk membiayai proyek-proyek dasar seperti pelabuhan dan bendungan, termasuk memanfaatkan dana-dana jangka panjang di luar negeri. “Kalau kita hanya berharap dari dalam negeri saja seperti sindikasi perbankan tidak cukup. Pemerintah perlu juga memanfaatkan dana-dana jangka panjang di luar negeri,” kata dia.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *