Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Pemerintah Targetkan Kepemilikan e-KTP Hingga 2017

Pemerintah menargetkan pada tahun 2017 seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki KTP elektronik (e-KTP).

Oleh karena itu, bagi warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan, diberikan tenggat waktu hingga akhir September 2016.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan sekitar 22 juta penduduk atau 12 persen dari 183 juta yang belum melakukan perekaman e-KTP. Artinya, baru 161 juta penduduk, atau 88 persen yang sudah terekam, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan.

Pemberian tenggat waktu hingga akhir September 2016 oleh pemerintah dilakukan untuk mendorong warga agar mau meluangkan waktu membuat e-KTP dengan kesadaran sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah tidak memberikan sanksi jika warga belum membuat e-KTP hingga tenggat waktu 30 September 2016, karena masyarakat membutuhkannya selama hidup.

“E-KTP itu berlaku seumur hidup, tetapi hampir setiap hari pelayanannya mengikuti masyarakat. Orang yang baru menikah, masuk usia dewasa, atau pindah alamat pasti mengajukan pembuatan KTP. Nah tenggat waktu September itu hanya percobaan karena ini amanat undang-undang,” katanya.

Mendagri mengungkapkan, masyarakat membutuhkan e-KTP karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga negara yang bersifat tunggal dibutuhkan untuk akses berbagai pelayanan publik di Indonesia.

Salah satu tujuannya, agar pemerintah bisa segera menerapkan e-voting atau pemilihan elektronik saat penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Di sisi lain, jika sampai batas wartu yang telah ditentukan, yakni 30 September 2016, warga belum melakukan perekaman e-KTP, maka mereka tidak akan mendapatkan pelayanan publik.

Kemendagri mengungkap sejumlah konsekuensi yang diterima masyarakat bila tak segera membuat e-KTP, yakni tidak dapat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak dapat membeli motor dan mobil, tidak dapat membeli tiket kereta api, kapal, dan pesawat terbang, tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Pencatatan Sipil, tidak dapat menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan, tidak dapat membuat paspor, tidak dapat menggunakan hak suara dalam Pemilu, tidak dapat membuat rekening Bank, tidak dapat mengurus berkas kepolisian, serta tidak punya identitas legal sebagai warga negara.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *