Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Pembagian Tugas dan Fungsi TNI yang Diatur RUU Terorisme

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Ketua Panitia Khusus Revisi Undang Undang Terorisme, Muhammad Syafii menjelaskan masalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme sudah dibahas, bahkan sudah ada pembagian detail tugas dan peran TNI dengan kepolisian.

Pembagian itu, menurut Syafii lebih menekankan pada zonasi dan eskalasi atau tingkat ancaman terorisme tersebut. “Untuk zonasi, kepala negara kan Paspampres, bukan tugas polisi. Lalu ada zonasi di kedutaan, kapal laut dan pesawat udara,” kata Syafii, Kamis (1/6/2017).

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan wilayah zonasi lainnya untuk TNI seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE), pengamanan objek vital internasional di dalam negeri, pengamanan WNI di luar negeri, dan pengamanan warga asing di dalam negeri. “Sebenarnya tidak beririsan (antara zonasi TNI dan polisi). Yang beririsan cuma menjaga objek vital. Itu bisa dibagi yang milik asing dan negara,” kata Syafii.

Sementara terkait eskalasi yang membutuhkan bantuan TNI, misalnya, aksi-aksi terorisme yang berpotensi mengancam keselamatan kedaulatan negara. Syafii mencontohkan ancaman di wilayah laut lepas yang memiliki tingkat eskalasi yang tinggi sehingga dibutuhkan keterlibatan TNI menjaga wilayah tersebut. “Kita ingin atur dengan baik dalam satu undang-undang dan satu koordinasi. Jadi tak ada ego sektoral yang merasa dirugikan. Karena sama-sama mengamankan bangsa dan negara,” pungkas Syafii.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *