Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Mulailah Dari Kesehatan Untuk Membangun Masyarakat Banten Lebih Baik

Banten – Membangun masyarakat Banten harus dimulai dengan membangun kesehatannya. Pasalnya, penduduk Banten lebih dari setengahnya tinggal di pedesaan yang sangat bergantung pada sektor kesehatan. Menyelesaikan persoalan kesehatan berarti bagian terbesar masalah sumber daya manusia di Banten.

Dalam tataran konsep, keberpihakan pemprov Banten terhadap sektor kesehatan terlihat cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari indikator pembangunan kesehatan yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 hasil revisi yang telah disahkan bersama DPRD.

images

Sasaran agenda pembangunan pada sektor kesehatan sampai dengan tahun 2012 adalah, pertama, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dengan nilai indikator kinerja sampai tahun 2012 sebesar 26,5 per 1.000 kelahiran hidup. Kedua, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) terlihat cukup besar dengan nilai indikator kinerja sampai tahun 2012 sebesar 195 per 100.000 kelahiran hidup. Ketiga, meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dengan nilai indikator kinerja sampai tahun 2012 sebesar 68,5 tahun.

AKB, AKI dan UHH yang dipatok turun secara signifikan oleh RPJMD menunjukan apresiasi dan dukungan penyelenggaraan pemerintah yang signifikan dalam pembangunan kesehatan. Hal ini sejalan dengan kebijakan sektor kesehatan yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan diterjemahkan melalui RPJMN. Dari 7 prioritas pembangunan nasional, salah satunya adalah peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini sudah seharusnya didukung dan disukseskan secara bersama-sama oleh semua pihak.

Arah kebijakan Pemprov Banten yang ditetapkan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja agenda pengembangan SDM terkait pembangunan kesehatan selama tahun 2007-2012 adalah, pertama, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Langkah yang ditempuh melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan mutu pemberdayaan kesehatan, serta pengawasan obat dan makanan.

Kedua, meningkatkan pengembangan kesehatan bebasis masyarakat, langkah ini melalui promosi dan upaya kesehatan berbasis Masyarakat. Ketiga, peningkatan kemitraan dalam pelayanan kesehatan, dan pengembangan lingkungan sehat. Keempat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk akibat persalinan dan terwujudnya penduduk yang berkualitas, melalui revitalisasi perogram keluarga berencana.

 

Kendala

RPJMD belum ditindaklanjuti oleh kesepakatan bersama antara Pemprov Banten dengan Pemkab/Kota untuk mencapainya secara bersama dan sinergis. Hal ini berimplikasi strategis dalam aspek “kewibawaan” kebijakan fungsional dan operasional lebih lanjut oleh struktur pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota.

Strategi pembangunan kesehatan terkesan bersifat sektoral bidang kesehatan yang berbasis pada administrasi pemerintahan. Padahal, tujuan utama dari revitalisasi dan pembanguan kesehatan adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Sementara meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan masyarakat haruslah dilihat sebagai instrumen bukan tujuan.

Namun dalam hal ini, Pemprov Banten perlu melakukan langkah-langkah inisiasi dan fasilitasi untruk melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Alternatif solusinya adalah antara pemerintah dan peneliti/akademisi harus melakukan kemitraan strtegis dan funsional. Artinya, pemerintah dan kalangan peneliti/akademisi bersama-sama saling mendukung untuk melakukan riset mencari solusi bagaimana agar taraf kesehatan masyarakat bisa meningkat. Konsekuensinya memang alokasi APBD untuk riset dan pengembangan pada bidang kesehatan harus ditingkatkan.

Banyak kendala operasional yang dihadapi, di antaranya rusaknya infrastruktur kesehatan, ketersediaan obat yang terbatas, lemahnya aspek pengetahuan masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup sehat, masalah penyuluhan dan pengetahuan kesehatan masyarakat dan persoalan teknis lainnya.

Pengembangan infrastruktur pedesaan seperti jalan desa, puskesmas di wilayah perbatasan, yakni mampu meningkatkan investasi masyarakat (community investement) yang sangat besar pada bidang kesehatan. Pada investasi masyarakat inilah yang sebenarnya mampu menciptakan efek ganda (multiflier effect) dalam pembangunan kesehatan. Dengan investasi masyarakat tersebut maka tingkat dan taraf kesehatan masyarakat akan bertambah serta akan menciptakan kesadaran hidup sehat.

baksos-serang

Dukungan DPRD

Sesuai amanah UU no 27 tahun 2009,[2] DPRD dalam kewenangannya memiliki tiga fungsi yakni fungsi legislasi, budget, dan fungsi kontrol. Koridor keberpihakan DPRD Banten dalam hal ini Komisi V dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran (Budget), pembuatan aturan perundang-undangan (legislasi) dan dukungan pengawasan (kontrol).

Komisi V DPRD Banten berupaya agar dukungan APBD terhadap sektor kesehatan bisa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Mulai tahun 2005 anggaran Dinas Kesehatan  terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Dengan demikian, pada tahun anggaran 2010 Dinas Kesehatan mendapatkan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 190 Miliar, lebih 100% dibanding tahun 2005. Anggaran tersebut sekitar 80% dialokasikan ke Kabupaten/Kota. Pada tahun ini Pemprov Banten atas persetujuan DPRD menyediakan anggaran sekitar Rp. 115 Miliar untuk program peningkatan sarana prasarana kesehatan. Program ini dimaksudkan untuk menstimulus pembangunan kesehatan.

Sejatinya, kebutuhan anggaran kesehatan untuk tahun 2010 ini lebih dari Rp. 200 Miliar. Akan tetapi hal tersebut belum bisa direalisasikan mengingat kemampuan anggaran daerah yang belum mencukupi ditambah beban anggaran persiapan menghadapi bencana alam dan tuntutan anggaran pembangunan sektor lain yang cukup besar.

Komisi V menyadari bahwa dukungan legislasi terhadap pembangunan kesehatan masih sangat minim dan perlu dioptimalkan. Oleh sebab itu, kedepan Komisi V DPRD Banten berencana untuk mengkaji dan mengajukan beberapa rancangan peraturan daerah yang mendukung pembangunan kesehatan kepada badan legislasi untuk digodok lebih lanjut. Namun apabila kita merefer kepada PP 38/2007 tentang urusan kepemerintahan memang ditingkat propinsi tidak ada penetapan peraturan bidang kesehatan yang menjadi urusan pemerintah tingkat propinsi.

Walaupun demikian, sebenarnya hal ini dapat dipikirkan bersama untuk melengkapi perangkat legislasi di daerah dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan. Juga peran proyek legislasi daerah sangat diharapkan dalam rangka, menyusun sebuah pranata hukum yang baik bagi pembangunan dunia kesehatan.

Pelaksanaan fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan pembangunan dilakukan derngan melakukan evaluasi kebijakan bidang kesehatan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aspek hasil. Yakni, pencapaian sasaran dan tujuan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan detail anggaran secara rinci dilakukan oleh Bawasda dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan BPK setiap semester disampaikan kepada DPRD dan hasil pemeriksaan tersebut dijadikan acuan oleh Komisi V di DPRD dalam melakukan pengawasan terutama terhadap potensi-potensi kebocoran anggaran.

 

Kesimpulan

Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan dalam pembangunan bidang kesehatan maka dibutuhkan dukungan solutif dari semua pihak secara holistik. Kalangan peneliti dan akademisi bidang kesehatan dituntut untuk melakukan kajian, riset dan pengembangan dalam mengatasi persoalan kesehatan di Banten. Langkah inisiasi, dorongan dan fasilitasi serta regulasi Pemprov sangat diperlukan untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam menciptakan pembangunan sektor kesehatan yang berkelanjutan.

Lembaga legeslatif harus terus menunjukan keberpihakan pada pembangunan kesehatan melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasannya. Dukungan kalangan swasta/pengusaha dan masyarakat harus ditingkatkan dalam bentuk investasi pada bidang kesehatan. Dengan demikian, sektor kesehatan dapat terus tumbuh. Pada akhirnya, pembangunan kesehatan juga bisa menunjukan vitalitasnya untuk berkontribusi dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia Banten.

Pada tahun 2011 diharapkan anggaran Dinas Kesehatan akan lebih fokus dan terintegrasi. SKPD terkait harus dapat menerjemahkan indikator pembangunan sektor kesehatan yang ada dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan secara nyata agar dapat menghasilkan output yang langsung dirasakan masyarakat. Intinya, tujuan utama pembangunan sektor kesehatan harus diarahkan kepada  peningkatan tarap kesehatan masyarakat, bukan hanya pada peningkatan fasilitas kesehatan.

Peningkatan fasilitas kesehatan harus kita anggap sebagai salah satu instrumen penunjang dari kesehatan masyarakat, bukan tujuan utama. DPRD akan selalu mendukung setiap kebijakan sektor kesehatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, dalam menentukan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2010 koordinasi dan integrasi kebijakan antara SKPD dan antara pemerintah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Suatu proyeksi pembangunan harus sedapat mungkin berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebuah pertanggungjawaban moral kepada rakyat Banten sudah menunggu kita dalam tatanan pemerintahan. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama dengan itikad baik memulai sebuah era baru penyusunan kebijakan yang selalu berpihak kepentingan rakyat banyak.

Mulailah jadi perencana, budgeter, pelaksana, pengawas yang visioner, aspiratif, dan bersih dari kepentingan pribadi maupun kelompok, serta beritikad baik untuk meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten.

 

logo-baru

 

**Data riset diambil dari Dinas Kesehatan Propinsi Banten Tahun 2010

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 

Dr. Taufiqurokhman, M.Si merupakan seorang mantan DPRD Banten. Kini beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *