Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

KPK Diminta Awasi Dugaan Money Politik pada Pemilihan BPK

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Seperti diamanatkan UUD 1945 hasil Amandemen Pasal 23F ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI akan melakukan seleksi pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saat ini, Komisi XI DPR telah menetapkan 32 nama calon anggota BPK yang lolos tahap awal atau adminstrasi yang akan memperebutkan 5 posisi anggota BPK yang telah habis masa jabatannya. Dan pada Oktober dan Agustus 2019, DPR RI harus sudah memilih lima Anggota BPK baru.

Dalam pemilihan anggota BPK kali ini, tercatat tiga nama populer di DPR RI yang berhasil masuk, antara lain mantan ketua BPK Moermahadi yang akan segera habis masa jabatanya sebagai Ketua BPK, mantan ketua BPK Hary Azhar Azis serta mantan Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang juga Anggota Komisi XI dan Ketua BKSAP DPR RI.

Terkait pemilihan Anggota BPK ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengingatkan bahwa pollitik uang atau money politik berpotensi mewarnai pemilihan tersebut. Sehingga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi sekaligus mengawal proses seleksi dan memilih anggota BPK baru.

Banyak masyarakat kecewa terhadap BPK, karena dalam pelaksanaan pengawasanya kurang dapat membantu pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya korupsi.

“Bukan hanya di Pilpres atau Pilkada, money politik terjadi, tapi pemilihan anggota BPK dalam proses pemilihannya bisa saja diduga money politik dan terjadinya deal-deal politik yang akan melumpuhkan kinerja BPK,” kata Ujang di Jakarta, Jumat (12/07/2019).

Menurut Ujang Komarudin, hal itu didukung juga oleh proses seleksi anggota BPK dari administrasi hingga proses akhirnya yang murni dilakukan oleh DPR. Sedang pelibatan masyarakat atau KPK hampir tidak pernah dilakukan. Karenaya membuka peluang adanya deal-deal dalam menentukan siapa saja yang akan menduduki jabatan anggota BPK.

“Kalau sampai kejadian money Politik, maka rusaklah semua tatanan pemerintahan, karena BPK yang menjadi lembaga independen ternyata diwarnai dengan dugaan money politik paragmatis,” tegas Ujang Komarudin.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *