Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Kepala Daerah se-Indonesia Perlu Perlindungan Hukum

taufiqurokhman.com (Bogor) – Perlindungan hukum kepada kepala daerah mencuat dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi ) ke XII di Malang. Wali Kota Bogor Bima Arya menuturkan, beberapa pejabat daerah rentan terkena kasus hukum karena salah dalam melakukan kebijakan bersifat administratif.

Bima mengatakan, saat ini ada kecenderungan pemimpin daerah lebih berhati-hati dalam membuat regulasi atau keputusan untuk membangun masyarakat di daerahnya. Ini karena rentan terkait kasus hukum pada penyusunan/keputusan bersifat administratif. “Kalau mencuri, ya mencuri, korupsi ya korupsi, harus dihukum sesuai ketentuan hukum. Namun, bila ada temuan mengenai kekeliruan administratif, itu harus dilindungi secara undang-undang,” kata Bima di Balai Kota Bogor, Sabtu (22/7/2017).

Kehati-hatian pemimpin daerah dalam mengesekusi suatu penyusunan regulasi berdampak pada menurunnya kinerja pemerintah daerah. Dalam rapat kerja Apeksi menyebutkan beberapa poin rekomendasi yang dihasilkan di antaranya adalah mendorong pemerintah segera mengeluarkan nota kesepahaman (MoU) atau Surat Keputusan Bersama (SKB), antara Kemdagri, Kepolisian serta Kejaksaan, tentang mekanisme koordinasi dan kerja sama antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH). “Penegakan hukum harus memberikan akses yang seluas-luasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat atau aparatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, berdasarkan atas azas keadilan serta tidak didasarkan pada motivasi untuk tebang pilih perkara,” papar Bima.

Untuk antisipasi menghadapi isu di bidang pemerintahan umum, tambah Bima, perlu penanganan lewat perlengkapan peraturan pelaksanaan, khususnya UU no 23 Tahun 2014, tentang Pemda. Kemudian perlunya mengeluarkan PP tentang vertikalisasi kelembagaan yang ada di daerah, mendorong pemerintah pusat melakukan peninjauan ulang soal PP No18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. “Masukan-masukan dalam rapat kerja Apeksi diatensi oleh Presiden Joko Widodo pada acara penutupan kemarin dan akan segera dikaji,” tutup Bima

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *