Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Hakim Sebut Ahok adalah Sumber Kagaduhan

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Sidang kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berakhir dengan vonis 2 tahun penjara. Terkait vonis tersebut, Majelis Hakim menegaskan, Ahok bukanlah korban tindakan orang yang anti kebhinekaan. Sebaliknya, Ahok justru adalah orang yang menimbulkan kegaduhan. “Pengadilan tidak sependapat dengan pernyataan terdakwa dan penasehat hukum seolah terdakwa menjadi korban anti kebhinekaan. Padahal tedakwa sendirilah, atas ucapnya menimbulkan kegaduhan,” kata Majelis Hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017)

Oleh sebab itu, alasan Ahok dan penasihat hukumnya terkait hal itu tidak digubris oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim juga menganggap alasan tersebut tak ada relevansinya dengan kasus. “Hal tesebut tidak ada relevansinya maka dikesampingkan,” tuturnya.

Menurut Majelis Hakim, sebagai pejabat publik, seharusnya Ahok menjaga ucapan apalagi terkait dengan agama yang dianut mayoritas orang di Indonesia. “Terdakwa seharusnya menjaga ucapannya. Dan menghormati agama yang dianut di Indonesia,” tukasnya.

Hakim KetuaPada kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan tanggapannya terkait vonis yang dijatuhkan hakim kepada Ahok. “Saya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan majelis hakim, termasuk juga kita harus menghormati langkah yang akan dilakukan Basuki Tjahaja Purnama untuk mengajukan banding,” kata Jokowi melalui siaran resmi Istana, Selasa (9/5).

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan agar masyarakat percaya pada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. “Dan yang paling penting, ini yang paling penting, kita semua percaya terhadap mekanisme hukum untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada,” ujar Jokowi.

Hal ini sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang juga dianut Indonesia dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan. Pemerintah pun, lanjut Jokowi, tak bisa mengintervensi proses hukum yang ada. “Memang begitulah sebuah negara yang demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada. Sekali lagi, pemerintah tidak bisa mengintervensi proses-proses hukum yang ada,” tambah Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga telah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai hal ini. Pernyataan Jokowi ini disampaikan usai melakukan groundbreaking pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) MPP Jayapura 50 MW di Distrik Muara Tani, Kota

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *