Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Geramnya Jokowi dan Fakta tentang Pekerja China di Indonesia

taufiqurokhman.com – Ketika menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang International Industry City, Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan reaksi kerasnya terhadap kabar yang menyebut terdapat 10 juta hingga 20 juta tenaga kerja asal China masuk ke Indonesia.

Jokowi membantah angka tersebut, karena menurutnya data pemerintah saat ini menunjukkan, tenaga kerja China di Indonesia hanya 21 ribu saja. Oleh sebab itu, Jokowi meminta Kepolisian menindak pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut. “Itu urusannya polisilah, urusannya polisi. Hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak,” kata Jokowi

Menurut Presiden Jokowi, tidak masuk akal bila jumlah pekerja asal China di Indonesia mencapai puluhan juta mengingat gaji di negara asal mereka atau seperti di Eropa, jauh lebih tinggi. Untuk itu, Jokowi meminta, agar penyebar kabar itu bisa memaparkan bukti-bukti kalau memang ada puluhan juta pekerja asal China yang masuk ke Indonesia. “Ya kalau nggak punya data jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat. Jumlahnya hanya 21 ribu,” tandasnya.

Pernyataan Presiden Jokowi tidak terlepas dari begitu banyaknya berita yang beredar soal pekerja asal China yang datang ke Indonesia dari berbagai arah. Bukan hanya itu, beberapa menyebutkan bahwa banyak di antara para pekerja tersebut menggunakan visa wisata datang ke Indonesia untuk kemudian over stay dan seolah ‘tidak tahu menahu’ tentang kelebihan masa kunjungan wisata tersebut, lalu mencari nafkah di beberapa perusahaan.

CHINA ECONOMY
CHINA ECONOMY

Menanggapi maraknya pemberitaan tentang ‘serbuan’ pekerja asal China tersebut, dalam satu pernyataannya, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah merespons serius laporan masyarakat terkait banyaknya pelanggaran warga negara asing (WNA) di wilayah NKRI. Menurut Jazuli, laporan tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah yang melonggarkan arus masuk orang asing dengan adanya kebijakan bebas visa. “Pemerintah harus merespons serius kekhawatiran dan keresahan masyarakat tersebut dengan menimbang secara cermat antara target yang ingin dicapai dan ekses negatif dari kebijakan tersebut,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/12/2016).

Menurutnya, beberapa laporan terkait adanya pelanggaran WNA misalnya adalah kejadian diamankannya WNA berkebangsaan China yang tertangkap bertanam cabai yang mengandung bakteri berbahaya. Selain itu, ia menambahkan juga ada fenomena munculnya bendera-bendera asing yang bukan pada tempatnya di beberapa wilayah di Indonesia. Maraknya tenaga kerja asing dan tidak sedikit yang ilegal, pada saat warga Indonesia di daerah tersebut sulit mencari pekerjaan sehingga menimbulkan kecemburuan dan gesekan. “Berbagai peristiwa tersebut menjadi catatan yang kesekian kalinya tentang munculnya kekhawatiran dugaan pelanggaran yang dilakukan WNA yang memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait pembebasan visa,” katanya.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pertengahan tahun 2016 ini, WNA paling banyak melanggar kebijakan bebas visa adalah WNA asal Tiongkok (China), Bangladesh, Filipina, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India dan Korea Selatan. Warga negara Tiongkok masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah yang cukup signifikan yaitu 1.180 pelanggaran pada Januari-Juli 2016. Sementara urutan berikutnya diikuti warga negara Bangladesh (172 pelanggaran), Filipina (151 pelanggaran) dan Irak (127 pelanggaran). “Kita tentu tindak anti asing karena pergaulan antarbangsa antarnegara adalah sebuah keniscayaan apalagi di era globalisasi sekarang. Tapi seperti yang dilakukan negara mana pun, masuknya warga negara asing ke Indonesia perlu diatur dengan baik, perlu sistem kontrol yang kuat, perlu kesigapan dan integritas jajaran imigrasi sehingga tidak kecolongan, baik disegaja maupun tidak. Kalau tidak ini bisa menjadi bom waktu,” katanya.

Untuk itu, Politikus PKS ini menilai perlu ada evaluasi komprehensif kebijakan bebas visa bagi 169 negara. Sejak kebijakan bebas visa diterapkan, arus lalu lintas masuknya WNA makin besar sehingga perlu dievaluasi demi melindungi negara dari ancaman keamanan serta kedaulatan negara. “Ini harus disikapi serius dengan mengevaluasi kebijakan bebas visa. Pemerintah jangan meremehkan masalah ini. Fraksi PKS akan meminta penjelasan kementerian terkait saat raker di DPR,” kata Jazuli yang berasal dari daerah pemilihan Banten Raya itu.
Ada Mafia Besar di Balik Serbuan Pekerja China
Fenomena tersebut juga disoroti oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. Menurutnya, tenaga kerja yang banyak masuk ke sektor usaha serta berniaga itu menunjukkan rendahnya pengawasan serta masalah keimigrasian di Indonesia. “Tentu saja aktivitas TKA ilegal dan WNA ilegal di Indonesia dengan jumlah sangat banyak dan tidak dapat terdeteksi oleh negara telah menyebabkan kerugian secara ekonomi triliunan rupiah, bagi negara dan masyarakat Indonesia,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Menurut Arief, kerugian itu di antaranya adalah hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja di berbagai sektor baik informal dan formal. Lalu, pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga dan pertokoan tentu juga ikut menurun. Sebab banyak WNA ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan. “Sementara kerugian yang dialami oleh negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa pajak. Sebab mereka saja masuk secara ilegal, mana mungkin akan bayar pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara ilegal,” kata Arief.

Kerugian lainnya, adalah ancaman akan epidemik bibit penyakit. Karena tidak terkontrolnya warga negara asing yang masuk ke Indonesia lantaran tanpa melalui kontrol karantina. “Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China jika tidak melibatkan petinggi-petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja, pasti ada praktik mafia besar yang bekerja memasukkan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut,” kata Arief.

Ia menegaskan, Partai Gerindra melihat ini sebagai pembiaran yang sudah menjadi bancakan basah dan subur, berupa suap dan pungli oleh petinggi di Keimigrasian dan Depnaker. “Gerindra meminta Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk turun memberantas para mafia Importir TKA dan WNA ilegal yang masuk ke Indonesia dengan difasilitasi oleh Imigrasi dan Depnaker,” pungkasnya.

pekerja-china2Tidak ketinggalan, Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faisal Zaini mengatakan, menurut data yang dimiliki PBNU, tenaga kerja asing telah tersebar di Indonesia. Padahal di tengah masyarakat masih banyak terdapat pengangguran terbuka. “Ini meresahkan,” katanya pada jumpa pers di gedung PBNU Jakarta Selasa (20/12/2016). Ia mengemukakan, tahun ini terjadi kasus, polisi menangkap 70 tenaga kerja asal Tiongkok di sebuah pabrik semen. Pabrik tersebut mempekerjakan 30 persen tenaga kerja lokal dan 70 persen tenaga kerja asing. Bayaran yang mereka terima pun sangat besar dibanding buruh lokal.

Buruh asing mendapat 15 juta per bulan sementara buruh lokal 2 juta. “Rata-rata tenaga kerja lokal menadapat bayaran 200 ribu. Sementara tenaga kerja asing sekitar 500 ribu. Sementara penggangguran cukup tinggi. Perekonomian Indonesia juga merosot jauh. Kegiatan ekspor berkurang, pendapatan dan daya beli masyarakat menurun, sementara harga-harga masih tinggi,” jelasnya.

Atas dasar hal tersebut di atas, Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siroj menyampaikan, PBNU mendesak pemerintah agar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum pada sila kelima.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *