Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Fatwa MUI tentang Bermuamalah di Medsos Lebih ke Mindset

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pekan ini mengenai Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tersebut menyebutkan beberapa hal yang diharamkan di media sosial. Pertama, melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.

Selanjutnay, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup. Keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i. Kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya. Dalam penjelasannya, Ketua MUI, Ma’ruf Amin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi media sosial saat ini. Meski internet disadari memiliki hal positif, namun hal itu juga memiliki sisi negatif.

Ma’ruf Amin meminta kepada masyarakat agar menahan diri dalam menggunakan media sosial. “Bagi ulama kerusakan itu harus ditolak. Langkah yang kami ambil sesuai dengan kewenangan yang ada, bahwa kami mengeluarkan fatwa muamalah medsosiyah. Jadi prinsipnya bagaimana mencegah agar tidak timbul kerusakan,” kata kiai Ma’ruf.

Sejatinya, berperilaku di medsos sendiri sudah diatur oleh Negara melalui Undang-Undang ITE (UU ITE). Berbeda dengan UU ITE, fatwa MUI tersebut lebih menyasar mindset atau pola pikir ketimbang perilaku. Kominfo senang bekerjasama dengan MUI. Bila UU ITE sebagai suatu hukum yang menjerat berdasarkan delik aduan, maka fatwa MUI lebih bersifat menyentuh masyarakat dan efek positif jangka panjang. “Ketika cara berpikir seseorang, bahwa ternyata memang dilarang. Repotnya, ada orang-orang yang tidak tahu, tetapi ada juga yang tahu. Ini sebagai alat politik, propaganda, hoax, fitnah,” ujar Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Henry Subiakto.

Masyarakat di Tanah Air bisa fanatik terkait dengan politik. Akhirnya media sosial sebagai alat politik bisa dipenuhi informasi hoax. “Dengan dikembalikan pada agama, itu dilarang dalam Alquran loh, ini sangat bagus,” ungkapnya. Fatwa yang dilanggar bisa menyangkut sanksi moral. Sementara UU ITE berkaitan dengan hukum positif. “Ini sinergi antara negara dan kekuatan agama,” pungkasnya.

Pengamat media sosial, Nukman Luthfie, mengatakan bila tidak ada UU ITE maka akan bermunculan akun-akun ngawur. “Kalau enggak ada UU ITE, lebih banyak yang muncul akun ngawur,” kata Nukman. Ia mengungkapkan, akun yang ngawur justru tampil dengan nama yang aneh atau nama-nama alias. Bahkan, yang memang niat ngawur di media sosial itu menurutnya ada. Mereka memiliki cara untuk tidak terjerat dengan UU ITE. “Jangan sampai kena UU ITE, tahu dia caranya. Cara ngumpetin nama, supaya dia berbuat sesuatu tapi enggak kena UU ITE,” tuturnya.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *