Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

EKONOMI KERAKYATAN BERPERAN PENTING DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (Oleh Dr. Taufiqurokhman, M.Si.)

Tulisan yang bertema ekonomi kerakyatan ini pernah dimuat di Tangsel Pos Edisi 11 Juni 2010. Namun demikian, penulis berharap apa yang tertuang di dalam tulisan singkat ini mampu memberi pencerahan kepada pembaca tentang pentingnya menggalakkan ekonomi kerakyatan di Indonesia khususnya masyarakat Banten sebagai studi kasus.

Beberapa hal yang terkadang luput dari perhatian kita adalah bahwa di Indonesia ternyata ruang gerak rentenir sangat luas dan banyaknya masyarakat lapisan bawah yang terlilit utang kepada rentenir, sungguh sangat memprihatinkan. Dari penelusuran penulis ke daerah, contohnya saja terdapat salah satu warga di Kabupaten Serang yang memiliki sebidang tanah dan dijaminkan kepada rentenir untuk pesta perkawinan. Dari pinjaman Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dalam waktu kurang dari satu tahun saat ini sudah menjadi kurang dari Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Belum lagi fakta di lapangan seorang Ibu yang baru bercerai, karena memerlukan uang untuk kehidupan sehari-hari dia meminjam uang dari rentenir sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan saat ini telah berlipat menjadi Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Di satu sisi, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis mendapatkan fakta bahwasannya di Provinsi Banten telah terbentuk beberapa Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK). LPK ini bertujuan salah satunya untuk mengembangkan ekonomi mikro masyarakat kecil agar tidak terlilit rentenir dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kebetulan, tesis penulis saat mengambil program S2 di Universitas Padjajaran Bandung adalah mengenai pengembangan ekonomi mikro sebagai potensi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari hasil tesis tersebut, ternyata lembaga ekonomi masyarakat adalah solusi yang paling epektif dalam mengembangkan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dalam rangka mengimbangi peran rentenir.

Saat penulis memimpin rombongan Komisi V DPRD Propinsi Banten dalam melakukan kunjungan ke Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, ternyata didapati fakta bahwa di Kecamatan Cikeusal telah terbentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan yang terhitung berhasil dalam melaksanakan kegiatannya.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikeusal merupakan Lembaga Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Cikeusal yang berdiri pada tanggal 29 Desember 2001 dalam memulai kegiatannya pada awal tahun 2002.

Kecamatan Cikeusal telah berpartisifasi dalam PPK sejak tahun 2001 dan PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007. Sampai saat ini telah mendapat alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan Miliar Rupiah). Semuanya telah disalurkan langsung pada masyarakat untuk kegiatan pembangunan prasarana desa. Anggaran tersebut dialokasikan untuk, pengerasan jalan sepanjang 33.638 meter, pengaspalan 37.877 meter, gorong-gorong 167 unit, tembok penahan tanah (TPT) 4689 meter, MCK 43 unit, saluran air 6508 meter, irigasi 15351 meter, dan rabat beton 148 meter.

kemudian, bendungan 1 unit, jembatan 3 unit dengan panjang 149 meter, serta pemasangan jaringan listrik sepanjang 1143 meter. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang dikelola UPK Cikeusal berupa pinjaman yang disalurkan oleh UPK kepada Masyarakat, berdasarkan dari pengajuan desa yang terdiri dari kelompok-kelompok Simpan Pinjam dan bukan perorangan.

Jumlah anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Dana SPP yang diterima masyarakat sangat bermanfaat, antara lain untuk menambah modal usaha, meningkatkan pendapatan atau penghasilan perorangan maupun kelompok, meningkatkan taraf hidup, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan keluarga serta masih banyak manfaat yang dirasakan lainnya, dan yang terpenting menghilangkan ketergantungan kepada rentenir yang memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Jenis usaha kelompok peminjam di UPK Cikeusal sangat beragam. Mulai dari usaha balukan, warungan, sampai pada industri kecil rumah tangga seperti perajin kerupuk dan kripik budi daya jamur tiram, konveksi kecil, aneka kerajinan di bidang makanan seperti emping, opak, ranginang, serapi dan kerajinan tangan lainnya.

Dana bergulir dari dari PNPM Mandiri Perdesaan baik modal awal maupun jumlah dana yang telah digulirkan (omzet) yang dikelola UPK Cikeusal dari tahun ke tahun bertambah. Perkembangan dan bergulir, pengembalian, jumlah kelompok dan anggota yang dikelola UPK Cikeusal dapat digambarkan dari dana awal sebesar Rp, 1.558.010.000 kini telah bertambah 53% atau sebesar Rp, 702.184.825 menjadi Rp, 2.260.194.825.

Perkembangan UPK Cikeusal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari grafik perkembangan pemgembalian pinjaman UPK Cikeusal pada tahun 2003 prosentase pengembalian pinjaman hanya mencapai 67%. Akan tetapi, berkat profesionalisme pengurus, dukungan dari masyarakat dan aparat pemerintah setempat baik dari pemerintah ditingkat Kecamatan maupun pemerintah Desa yang senantiasa mendukung dan memberikan sumbangan saran, pemikiran yang positif serta sosialisasi kepada masyarakat.

Program yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari prosentasi Pengembalian SPP yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga prosentase pengembalian per 31 Mei 2010 mencapai 96,28%. Maka UPK Kecamatan Cikeusal termasuk kategori UPK Sehat, itu semua dapat dilihat dari prestasi yang sudah diraih UPK Cikeusal yaitu: Juara I Lomba UPK Tingkat Propinsi Banten tahun 2005, Juara I Tingkat Kabupaten Serang, UPK Terbaik Tingkat Nasional tahun 2009, dan Peringkat II Tingkat Nasional Kategori Si Kompak Award tahun 2010.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis semakin yakin akan kesimpulan bahwasannya lembaga ekonomi rakyat sangat berperan aktif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Terutama untuk mempersempit ruang gerak rentenir yang menyusahkan masyarakat. Untuk itu penulis berharap agar Pemprov Banten dapat menginisiasi reflikasi kegiatan serupa dengan PNPM Mandiri Perdesaan, walaupun dengan skala yang lebih kecil.

Layak kiranya apabila pada APBD perubahan tahun 2010 atau maksimal pada APBD murni tahun 2011, Pemprov dapat mulai merintis pilot project semacam ini. Penulis juga berharap agar Pemprov Banten dapat mengkaji kemungkinan penyertaan modal kepada UPK-UPK berprestasi se-Propinsi Banten. Lembaga-lembaga semacam ini sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga visi Propinsi Banten untuk mencapai rakyat Banten sejahtera berdasarkan Iman dan Takwa dapat segera terwujud.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *