Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

DPR Sebut, Bea Cukai Awalnya Menolak Tunjukkan KTP-el dari Kamboja

taufiqurokhman.com – Komisi II DPR RI yang tidak mendapatkan keterangan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait kiriman KTP-el yang berasal dari Kamboja saat melanjutkan sidak ke Dirjen Bea Cukai di jalan Ahmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur.

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Dirjen Bea Cukai awalnya enggan menunjukkan bukti fisik dari temuan KTP-el tersebut. “Tim Komisi II minta ditunjukkan bukti fisik barang tersebut, dengan alasan pemeriksaan teknis semula (menolak) belum bisa diberikan,” ujarnya, Kamis (9/2/2017).

Namun, setelah didesak oleh tim sidak, Dirjen Bea Cukai bersedia memberikan bukti berupa foto dari 36 buah KTP-el tersebut. Agung juga menjelaskan, Dirjen Bea Cukai membantah adanya informasi dan dugaan yang berkembang luas terkait jumlah KTP-el yang dikirim dari Kamboja tersebut berjumlah ratusan ribu bahkan hingga berjumlah tiga boks kontainer. “Tidak benar dan sudah dibantah Dirjen,” ujarnya.

Adapun motif dan tujuan paket berisi 36 lembar KTP, 32 lembar Kartu NPWP, kata dia, sedang didalami oleh Dirjen Bea Cukai bersama dengan pihak terkait dan aparat penegak hukum.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Dalam Negeri membenarkan adanya pengiriman Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) palsu dari Kamboja yang diamankan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, e-KTP palsu yang dikirim dari Kamboja itu disimpan di sebuah kardus berukuran kecil.

Namun, Zudan belum mengetahui jumlah e-KTP palsu yang diamankan tersebut. “Diinformasikan oleh pihak Bea Cukai, karena ini sudah delik hukum, maka kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk penanganan lebih lanjut. Adapun barang bukti serta pelaporan oleh pihak Bea Cukai akan dilakukan hari ini,” tutur Zudan, Kamis (9/2/2017).

Dirjen Dukcapil Kemendagri akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memverifikasi lebih lanjut kasus tersebut. Zudan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan polisi besok, Jumat (10/2). Walau belum mengetahui spesifikasi detail e-KTP palsu itu, Kemendagri menyatakan kartu identitas tersebut tak bisa digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. “Data asli di pusat data tidak bisa diduplikasi. Dengan card reader yang e-KTP palsu tidak bisa dibaca karena tidak ada chip-nya,” kata Zudan.

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *