Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Demokrasi Indonesia Mundur, Jika Pemerintah Paksakan Presidential Threshold 20%,

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Pandangan pemerintah yang memaksakan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai keliru. Mulai tahun 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy mengatakan, pemerintah beralasan tetap mempertahankan presidential threshold 20 persen demi kemajuan demokrasi.

Padahal kata dia, ada tafsir lain yang menilai bahwa semakin kecil presidential threshold, maka semakin maju demokrasinya. “Pemerintah punya pandangan yang lain, presidential threshold-nya harus tetap 20%, mundur demokrasinya. Itu yang menurut saya keliru,” ujar Lukman di Kediaman Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyarankan, sebaiknya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diperbesar, sementara presidential threshold diperkecil. Menurutnya ‎penghapusan presidential threshold bisa meningkatkan partisipasi politik. “Itu kita anggap kemajuan konsolidasi demokrasi,” tutur Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB ini.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, setiap partai dan atau gabungan partai peserta pemilu berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Untuk itu, ia menilai isu presidential threshold yang sedang dibahas DPR RI dalam RUU Pemilu itu inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 22 E UUD 1945 sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Kontistusi (MK) tentang pemilu serentak. “Berapa persen pun angka yang ditetapkan itu inskonstitusional (kecuali 0%). Saya mungkin akan jadi orang pertama yang mengajukan judical review ke MK jika presidential threshold masih ada,” ujar Yusril, Sabtu (8/7/2017).

Mantan Menteri Sekretaris Negara Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga meminta parpol atau siapapun untuk tidak takut dengan kemungkinan akan banyak capres yang muncul karena akhirnya yang menentukan adalah putaran kedua. “Jadi, tidak perlu takut dengan berapa pun jumlah calon. Setiap partai dan atau gabungan partai peserta pemilu berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu sudah benar,” jelasnya.

Senada dengan Yusril, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, juga mengkritisi angka presidential threshold 10% atau 15% disebut sebagai jalan tengah. “Bukan soal 5%, 10% atau 50%, ini bukan soal persentase, tapi soal akal sehat. Apapun komprominya basisnya harus akal sehat,” kata Benny.

Terpisah, pakar hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusoka) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi mengatakan, jika mengacu pada norma konstitusi, seharusnya tidak ada lagi perdebatan soal presidential threshold. Pasal 6 A ayat 2 UUD 1945, kata Khairul, dengan jelas meyebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diajukan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu . “Artinya semua parpol peserta pemilu berhak mengajukan capresnya. Sebenarnya Pasal 6 A ayat 2 tersebut sangat clear dan tidak multitafsir. Hanya menjadi multitafsir karena parpol mendahulukan kepentingan politiknya,” ujar Khairul.

Ia juga menduga pasal presidential threshold jika nanti diundangkan berpotensi dibatalkan MK. Khairul meminta DPR tidak salah dalam memaknai putusan MK soal pemilu serentak sebagai open legal policy. “Namun harus dalam koridor kontitusi. Kalau ternyata UU yang dibuat melanggar konstitusi, MK seharusnya membatalkannya nanti,” tegas dia.

Post Author
admin123
Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *