Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Ahli Hukum Sebut Penerapan Presidential Threshold Inkonstitusional

taufiqurokhman.com (Jakarta) – Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menyayangkan, pembahasan di DPR mengenai presidential threshold belum juga mencapai titik temu. “Ya, kita harus mendesak itu segera dibahas tuntas dan dicari solusinya. Karena usulan untuk tetap ada ambang batas pencalonan presiden tersebut jelas inkonstitusional. Presidential threshold harus 0%. Di luar itu sudah pasti melanggar konstitusi,” ujarnya, Kamis (25/5/2017).

Revisi Undang-Undang Pemilu di DPR sendiri hingga saat ini memang belum selesai. Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sempat menargetkan 14 isu krusial selesai dibahas dalam dua hari. Akan tetapi, sampai Rabu 24 Mei 2017 malam, target yang diharapkan tidak tercapai jua.

Meski begitu, Pansus RUU Pemilu sukses menyetujui sembilan dari 19 isu krusial yang sebelumnya berstatus tunda. Materi yang sudah selesai dibahas, meliputi syarat umur pemilih, sifat kelembagaan KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kemudian, ketentuan izin kepala daerah yang dicalonkan partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebagai presiden atau wakil presiden, perselisihan parpol peserta pemilu, polemik kemungkinan munculnya pasangan calon tunggal presiden dan wapres, metode kampanye, alat peraga kampanye, dan pendanaan kampanye berdasarkan APBN.

Berikut ini daftar materi krusial yang belum disepakati Pansus RUU Pemilu dengan pemerintah:

1. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (apakah perlu memuat tanda gambar parpol atau tidak?)
2. Pendanaan saksi parpol di TPS (apakah wajib dianggarkan dalam APBN atau tidak?)
3. Tambahan huruf f mengenai tujuan penyelenggaraan pemilu
4. Tambahan huruf g mengenai tujuan penyelengaraan pemilu
5. Sistem pemilu anggota DPR dan DPRD
6. Ambang batas parlemen dan presidential threshold
7. Motede konversi suara ke kursi
8. Persyaratan parpol menjadi peserta pemilu
9. Keterwakilan perempuan
10. Penetapan daerah pemilihan

Dr. Taufiqurokhman, M.Si adalah seorang mantan DPRD Banten yang saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *